INIJABAR.COM, Kabupaten Bekasi - Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ke Bali mendapat kritikan pedas dari mahasiswa. Sebab kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp 1 miliar tersebut dinilai hanya menghambur - hamburan uang dan sangat menyakiti hati rakyat.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pelita Bangsa, Jaelani Nurseha mengatakan , dialokasikannya melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 1 miliar rupiah untuk Panitia Khusus (Pansus) 29 DPRD Kabupaten Bekasi.
Dia memeprtanyakan dimana Pansus 29 yang merupakan Pansus Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhasasi. Pada tahun 2019 mendatang PDAM Tirta Bhagasasi akan diberikan modal sekitar 250 miliar rupiah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi. Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut pun telah tersedia.
Menurutnya, rancangan tersebut tidak tertuang dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2018 dan baru diajukan beberapa pekan silam. Dewan pun sebenarnya masih menyisakan enam Raperda lain yang seharusnya dibahas, seperti raperda tentang industri kecil menengah serta tentang lahan pertanian berkelanjutan.
"Kinerja dewan ini perlu dikritisi, kami berharap kegiatan seperti ini perlu dikurangi. Karena jangan sampai anggaran rakyat itu hanya untuk jalan jalan,"ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Herman Hanafi mengakui alokasi anggaran untuk satu Pansus dialokasikan sebesar Rp. 1 miliar. Anggaran tersebut kata dia, sudah tertuang dalam APBD Kabupaten Bekasi tahun 2018.
"Tapi ya gak habis anggaran segitu. Realisasinya relatif gimana (dewan) yang datang yang ikut. Kan itu mah serapan perjalanan. Kalau hadir semua serapannya tinggi. Misal kalau Pansus 29 ada 23 orang anggota yang ke Bali kalau yang berangkatnya 15 kita bayar 15. Yang gak masuk dalam ke Pansusan yang gak berangkat gak bakalan saya bayar. Mau nuntut kayak apa juga, mau ditodong pakai pistol juga gak akan," katanya Senin, (8/10/2018).
Terang dia, anggaran Rp.1 miliar tersebut untuk biaya perjalanan dinas hingga biaya rapat-rapat seperti ke provinsi dan ke kementrian-kementrian.
"Terbang, nginep, uang saku, transport dan rapat-rapat. Itu termasuk untuk staf pendamping yang ikut. Kalau saya gak ikut mah saya gak dapat. Saya sendiri gak pernah ikut," ucapnya.
Disinggung kenapa Pansus 29 yang berencana melakukan kunjungan kerja ke Badung, Bali akan tetapi berubah menjadi ke Denpasar, Bali, menurutnya tergantung daerah dituju menerima atau tidak.
"Ya gimana daerahnya, kalau daeranya gak menerima. Awalnya nerima ada apa, ya bergeser ke Kabupaten yang mana. Sesuai dengan kebutuhannya aja," katanya.(mam)
