INIJABAR.COM, Kabupaten Bekasi - Ketua Forum Persatuan Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, Arief Maulana menyayangkan ketidakseriusan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam menyikapi tuntutan guru honorer untuk mendapatkan SK (Surat Keputusan) Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Sebetulnya dia membuat tim Pokja di DPRD, terus Bupati bikin surat perintah untuk adakan di perpal," ucapnya kepada Inijabar.com. Kamis (4/10/2018).
Dia melanjutkan, pihaknya menilai Neneng tidak mempunyai kemauan dalam menangani permasalahan guru honorer yang ada di Kabupaten Bekasi. Pihaknya sendiri sampai saat ini merasa Pemkab tidak berani mengambil keputusan soal tuntutan para guru honorer.
"Yah justru pihak Disdik pun berpatokan kepada Keputusan Bupati, Padahal kita meminta SK lho, kesejahteraan itu tuntutan kita yang kedua. Kita tidak muluk-muluk kalau mengenai kemampuan keuangan daerah kita ga dikasih UMK yah sukur, yah semampunya dia berapa ," jelasnya.
Dia menegaskan jika memang tidak adanya keputusan dirinya akan menggelar aksi kembali dan membawa massa yang lebih besar, sampai tutuntutannya terpenuhi.
"Nanti akan ada aksi lanjutannya," ancamnya. (Mam)
