 |
| Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni |
INIJABAR.COM, Kota Bekasi-Kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Ibnu Hajar Tanjung menyayangkan sikap KPU Kota Bekasi yang dinilai ikut campur persoalan internal Gerindra yang seolah berpihak pada kepengurusan DPC Gerindra Kota Bekasi versi kepemimpinan Eko dan kawan-kawannya.
Menanggapi dualisme yang terjadi di partai berlambang kepala burung Garuda tersebut, Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni pandangan miring dari pengurus Gerindra kubu Ibnu Hajar Tanjung.
"Sebenarnya kami tidak berwenang menentukan keabsahan suatu partai. Kepentingan kami melakukan verifikasi adalah untuk kepastian kepada siapa kami harus berkomunikasi dan juga untuk menjawab permintaan informasi dari pihak-pihak terkait."tuturnya pada INIJABAR.com. Selasa (13/11/2018).
Nurul menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari KPU Provinsi Jawa Barat soal dinamika internal partai Gerindra.
"Provinsi juga harus berkomunikasi dulu dengan KPU RI. Karena yang memasukkan data kepengurusan parpol pada setiap tingkatan adalah DPP masing-masing parpol."tandasnya.
Ketika ditanya soal adanya surat keputusan dari Majelis Etik Partai Gerindra yang memutuskan kepengurusan Gerindra yang sah adalah yang di ketuai oleh Ibnu Hajar Tanjung dan Sekretarisnya, Boy David Taga.
Wanita berkerudung ini mengungkapkan, seharusnya ada tembusan juga ke KPU Pusat soal keputusan Majelis Etik Gerindra.
"Surat dari Majelis Etik DPP partai Gerindra juga belum ditembuskan ke KPU RI."pungkas Nurul.
Soal kapan target waktunya penyelesaian persoalan dualisme Gerindra. Karena kalau didiamkan juga bisa merepotkan KPU pas penghitungan suara Pileg dan Pilpres 2019.
"Ini kan urusan internal partai."katanya singkat.
