INIJABAR.COM, Nasional – Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meninjau kembali terkait proses perizinan
proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Agar
tidak terjadi persoalan yang berlarut-larut ke depan, KPK mengingatkan juga
agar pihak Pemkab dapat melakukan 'review' terhadap proses perizinan tersebut
sesuai kewenangan yang dimiliki secara administratif," ujar Juru Bicara
KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (2/11/2018).
Hal itu
berkaitan dengan adanya temuan dugaan suap dalam proses perizinan Meikarta. Jika
ada pelanggaran dalam perizinan seperti IMB dan proses pembangunan, maka proses
penegakan hukum secara administratif oleh Pemkab dapat saja berjalan secara
paralel dengan proses pidana yang berjalan di KPK.
“Dalam kasus
lain ketika KPK menangani kasus dugaan suap terkait reklamasi, KPK memproses
pidana korupsi.Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemprov
DKI melakukan penegakan hukum administratif.” ungkap Febri.
Sampai saat
ini, total 39 saksi telah diperiksa dalam penyidikan kasus Meikarta itu.
Unsur saksi
antara lain 17 orang pegawai dan pejabat dari Lippo Group antara lain CEO dan
Direktur Lippo Group, Kepala Departemen Land Acquisition Perijinan, staf
Keuangan, dan lain-lain.
Selanjutnya,
19 PNS hingga Kepala Dinas di Lingkungan Pemkab Bekasi antara lain Kepala Dinas
Perhubungan Pemkab Bekasi, Kabid PSDA Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Kabid Sarana
dan Prasarana-Kabag Kerjasama Antar daerah di Sekretariat Pemda, dan PNS
lainnya di lingkungan Pemkab Bekasi.
Kemudian,
tiga pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Barat antara lain Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kadis PUPR Pemerintah Provinsi
Jawa Barat, dan Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.(mam)
