Breaking News

KPK Sasar DPRD Kab.Bekasi, Dugaan Semua Data Perizinan di Meikarta Menggunakan Tanggal Mundur

Ruang Ketua Fraksi PDIP Kab.Bekasi, Soleman terlihat sepi, Jumat (16/11/20180


INIJABAR.COM, Nasional - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai proses perijinan Meikarta dibuat setelah pembangunan berjalan. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pasca pemeriksaan Soleman Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Cikarang.

Febri Diansyah mengatakan, KPK mengonfirmasi soal pembahasan rencana tata ruang oleh DPRD terkait proyek pembangunan seluas 500 hektar tersebut.

"Sejauh mana proses pembahasan rencana tata ruang yang dibahas di DPRD saat itu, itu yang kita dalami." ucapnya, Kamis (15/11/2018).

Ditambahkan dia, untuk wilayah yang sangat luas, pembangunan dan perizinan itu diduga perlu melakukan revisi peraturan daerah terlebih dahulu dan tentu saja hal tersebut membutuhkan otoritas atau kewenangan dari DPRD. Pendalaman itu bagian dari upaya KPK menelusuri kejanggalan-kejanggalan terkait rekomendasi perizinan Meikarta.

“Salah satunya menyangkut penanggalan mundur (backdate) dalam sejumlah dokumen perizinan. Ada dugaan proyek Meikarta dibangun sebelum izin mendirikan bangunan (IMB) diterbitkan.”cetussnya.

Febri juga menegaskan kecurigaan KPK, perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal karena adanya aspek-aspek fundamental dari proyek tersebut yang tak dituntaskan dengan baik.

"Rekomendasi dari Pemprov dan juga proses pembahasan aturan tata ruang yang pasti harus melibatkan anggota DPRD. Kenapa itu perlu didalami? Karena rangkaian proses perizinan inilah yang kami duga sebagai underline transaksi dari dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dan sejumlah pihak lain," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Termasuk beberapa pejabat di Kabupaten Bekasi.

Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group. Neneng dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan Rp 7 miliar.

Tidak ada komentar