MENURUT Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, konsep revolusi mental diturunkan menjadi lima gerakan praktis, diantaranya Indonesia melayani, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, Indonesia bersih, dan Indonesia bersatu. Namun nyatanya, menjelang lima tahun menjabat, gerakan revolusi mental gagal berjalan.
Sebagai Kementerian Koordinator yang membawahi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristekdikti, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, KemendesPDTT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kemenpora. Namun, dari semua kementerian yang berada di bawah naungannya masih memiliki banyak masalah.
Dengan menggarisbawahi antara konsep Revolusi Mental dan Kementerian yang dibawah naungan Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, kami dari ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) menilai bahwa Indonesia masih berada dalam garis darurat perpecahan, dimana isu agama menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan dan riskan menimbulkan konflik social di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal ini, kami menilai Puan gagal melakukan tugasnya dalam memetakan strategi mengambil jalan damai diantara perpecahan yang terus semakin menjadi-jadi. Selain itu, tidak ada kebijakan yang tegas yang diambil oleh Puan sebagai Menko PMK untuk menyatukan perpecahan dibalik isu agama yang terjadi.
Selain itu, menurut ALASKA, dalam bidang pendidikan, tidak ada solusi yang muncul terhadap persoalan guru honorer, belum lagi soal murid-murid yang mengalami penurunan moral, banyak peserta didik yang terjebak tindakan criminal, bahkan tindakan criminal tersebut sering terjadi kepada gurunya dan terjadi di area sekolah. Melihat hal ini, seharusnya Puan mampu membuat kebijakan yang tegas demi terciptanya dunia pendidikan yang baik, dan menciptakan kebijakan yang membela hak guru honorer.
Pertumbuhan desa yang minim, bahkan setelah bergulirnya kebijakan dana desa, malah banyak kepala desa yang tertangkap KPK karena korupsi Dana Desa. Alih alih desa akan terbangun, justru desa malah mendapatkan diskriminasi kebijakan, dimana kebijakan infrastruktur yang tidak dirasakan pribumi desa, dan masih adanya masyarakat desa yang tidak merasakan kebijakan dana desa, sehingga menjadi masyarakat tertinggal di tengah pertumbuhan desa yang semakin kumuh.
Belum lagi persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, menurut ALASKA, kasus Baiq Nuril masih relevan untuk Puan sebagai Menko PMK untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan yang terlecehkan tapi tidak mendapatkan perlindungan hukum, belum lagi soal perlindungan anak yang rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Karena menurut kami, baik Perempuan maupun Anak, merupakan kelompok manusia yang berada di kelompok terbawah yang rentan sekali mengalami kekerasan dan pelecehan, akan tetapi, Alaska menilai, kebijakan yang mengatur danmelindungi mereka masih minim.
Dari rentetan masalah diatas, memberikan gambaran kepada kita semua bahwa minimnya kebijakan dan kinerja yang dijalankan dan diciptakan oleh Puan, bahkan menimbulkan kesan ketidak hadiran Kemnko PMK, Puan Maharani dalam menjalankan tugas dan fusngsinya sebagai Menteri Koordinator.
Anehnya, Puan dengan bangga bahwa Jokowi selaku Presiden yang membawahi setiap menteri tidak pernah memberikan omelan layaknya menteri yang lain. Padahal, minimnya kinerja dengan paparan yang terjadi ditengah masyarakat tersebut sudah sepatutnya di evaluasi, bahkan sudah seharusnya di Reshuffle dari isu Reshuffle tersebut muncul di tengah pemerintahan Jokowi.
Alaska Menilai, Tidak pernah ada evaluasi dan omelan Jokowi terhadap menterinya yang minim kinerja adalah bukti kegagalan pemerintah menjalankan konsep Revolusi Mental yang menjadi jargon kebanggaanya, atau kami menduga bahwa Jokowi takut kepada Puan selaku Menko PMK yang notabene anak dari Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai ketua umum partai pengusung dirinya sebagai Calon Presiden dalam Pilpres mendatang.
Adri Zulpianto
*Koord. ALASKA*
0856 18 666 45
ALASKA
Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran
terdiri dari
Lembaga Kaki Publik
(Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik)
bersama dengan
Lembaga CBA
(Lembaga Center for Budget Analysist)
