INIJABAR.COM, Purwakarta - Terkait dugaan pungutan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung) di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta membuat sejumlah kepala desa digiring Saber Pungli Jabar ke Makopolres Purwakarta beberapa waktu lalu. Mereka diduga memungut biaya PTSL sebesar 450 - 500 ribu rupiah ke sejumlah warga melebihi tarif yang sudah ditentukan.
Padahal sesuai peraturan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditunjuk oleh Presiden Jokowidodo melalui tiga kementerian diantaranya Kementerian ATR/ BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tertanggal 22 Mei 2017 Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017, mengenai Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah PTSL sekitar Rp 150 ribu/bidang untuk pulau Jawa dan Bali, Jum'at (21/12/2018).
Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Handreas Ardian menyebutkan, terkait hal tersebut, sudah rapat pokja Yustisi pada Bulan Oktober 2018.
"Hasilnya masuk ranah administrasi dan diserahkan kepada inspektorat,"ucapnya.
Sementara itu,saat dimintai komentarnya,Ketua Tim II Pokja Penindakan Saber Pungli Jabar,AKBP Basman mengatakan,tugas Saber Pungli hanya membuka jalan saja, setelah ditindak dan diserahkan kepada aparat berwenang. Maka selanjutnya sudah jadi tugas teman-temen yang berwenang,"ujarnya.
Namun menurutnya, apapun sanksinya yang paling penting adalah, adanya kesadaran bersama dari semua pihak.
"Tugas aparatur negara adalah melayani masyarakat dan Rakyat yang merasa diayomi juga tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat timur yang silih asuh dan menghargai kerja keras aparatnya,"ungkapnya.
Tapi dengan sanksi sosial yang didorong oleh teman-teman pers, saya yakin secara moril bisa efektif agar jangan ada pembiaran terhadap perbuatan yg menyimpang tersebut.
"Media massa berperan penting untuk ikut mengawasi / social kontrol5 terkait tindak lanjut penanganannya agar tidak diselewengkan dan hasil kinerja Tim Saber Pungli bisa efektif,"ungkapnya (tim)
