INIJABAR.COM Jakarta -Menanggapi kritikan Mahfud MD soal pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, dirinya punya kapasitas sebagai orang yang diberi perintah oleh Presiden Jokowi.
Bahkan Yusril berbalik menyinggung soal penentuan cawapres Jokowi pada tahun lalu. Saat itu, Mahfud sempat diisukan menjadi cawapres Jokowi. Namun, keputusannya justru KH Maruf Amin yang menjadi cawapres Jokowi.
"Presiden meminta saya untuk menelaah mencari jalan keluar dan juga memerintahkan agar saya berbicara dengan Baasyir. Solusi mengatasi masalah itu saya laporkan kepada Presiden dan Presiden setuju dengan solusi yang saya ajukan. Saya mengumumkan langkah untuk memberikan pembebasan kepada Baasyir," kata Yusril, Sabtu (26/1/2019).
"Yang menjadi masalah bagi Pak Mahfud barangkali mengapa Presiden menyuruh Yusril mencari jalan keluar mengatasi masalah Baasyir, bukan meminta Mahfud MD. Kalau ini saya tentu tidak bisa menjawab. Sama halnya saya tidak bisa menjawab mengapa Mahfud MD yang semula digadang-gadang jadi cawapres, tetapi yang jadi malah Kiai Maruf. Kalau ini tentu hanya Presiden Jokowi yang bisa menjawabnya," sindir Yusril.
Menurut Yusril, Jokowi selaku Presiden bisa menugaskan siapa saja yang dianggap mampu memecahkan masalah. Yusril melihat persoalan bebas bersyarat Baasyir sudah terkatung-katung sejak Desember karena terbentur peraturan.
"Presiden tahu ada masalah yang terkatung-terkatung, lalu menunjuk seseorang untuk mencari jalan keluar mengatasinya. Hal seperti itu wajar dan sering terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan baik dalam menangani masalah dalam negeri dan juga masalah yg bersifat internasional," tandasnya.
