|
Menu Close Menu

Organda Kota Bekasi, Dari Soal Bajaj, Hibah Kantor, Kutipan Trayek Angkot, Sampai Muscab

Sabtu, 02 Februari 2019 | 13.23 WIB
Jajaran pengurus DPC Organda Kota Bekasi melakukan keterangan resmi soal Muscab ke IV yang dinilai cacat hukum.
INIJABAR.COM, Kota Bekasi- Perseteruan pasca Muscab ke IV Organda berujung dilaporkannya sekretaris panitia yang merangkap jadi peserta, Aritha Tarigan ke Polres Metro Bekasi Kota oleh kubu Plt DPC Ketua Organda Kota Bekasi dan jajaran pengurusnya.

Namun demikian, ada hal lain juga yang tak kalah penting dan banyak menjadi pertanyaan publik melihat organisasi para penggiat transportasi darat tersebut. Dari mulai persoalan dana hibah kantor DPC Organda, lalu ada soal cicilan pembayaran angkutan lingkungan atau bajaj yang hingga kini program yang sempat di launching oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi pada tahun 2016 lalu.

Sang ketua DPC Organda Kota Bekasi saat itu, Hotman Pane pun hingga kini tidak pernah melaporkan pertanggung jawabanya.  Bahkan di forum Muscab ke IV yang berlangsung tanggal 30 Januari 2019. Hotman Pane tidak menampakan dirinya.

Seperti diketahui, pengadaan Bajaj merupakan ide dari Hotman Pane sebagai ketua Organda Kota Bekasi saat itu bekerjasama dengan sebuah perusahaan swasta yang memproduksi kendaraan roda tiga itu.

Sahala Tobing salah satu pengurus membeberkan tanda bukti transfer an uang dalam Muscab Organda Kota Bekasi ke IV, 
Harga moda transportasi jadul tersebut  dibandrol dengan harga cash Rp.60 juta. Atau kalau mau cicil cukup bayar uang muka (down payment)  Rp20 juta dan cicilan Rp100 ribu sehari selama 5 tahun jika ditotal Rp182.500.000. Angsuran dibayarkan melalui organda sebagai marketing. Namun hingga kini tidak jelas kemana rimbanya uang cicilan tersebut.

Kasus yang juga sempat bikin heboh di Kota Bekasi saat itu yakni soal hibah kantor DPC Organda yang berjumlah Rp350 juta  Dana yang berasal dari APBD itu dicairkan dalam tiga tahap, pertama Rp150 juta, yang kedua Rp100 juta dan terkahir Rp100 juta. Desakan dari masyarakat pernah dilakukan oleh LSM GMBI Kota Bekasi yang menuntut agar Kejari segera menyidik kasus ini dan menahan ketua Organda saat itu.

Meski ketua DPC Organda, Hotman Pane saat itu mengaku sudah mengembalikan uang tersebut ke kejaksaan  tapi dari sisi hukum masih jadi perdebatan di internal pengurus Organda Kota Bekasi.

Hal lain yang juga sempat heboh masalah kutipan uang KIR dan uang trayek yang dipungut dari para supir angkot. Uang hasil kutipan tersebut juga entah kemana larinya. Dan akhirnya berujung saling tuding sesama pengurus.

"Banyak lah kasus-kasus yang masih jadi pertanyaan di internal pengurus Organda Kota Bekasi. Harusnya persoalan-persoalan tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh ketua saat itu. Soal bajaj itu tidak jelas sampai sekarang seperti apa sih dan kemana itu uang cicilanya."ungkap salah satu pengurus Organda Kota Bekasi yang tidak mau disebut namanya. Sabtu (2/2/2019).

Ironis memang organisasi ini dikenal sangat banyak sumber-sumber keuangan yang bisa digunakan untuk membesarkan organisasinya, tapi malah carut marut begini. Muscab ke IV yang berlangsung isu seputar adanya money politik pun jadi bahan untuk saling serang antara kubu yang berseteru.

Kondisi keuangan organisasi ini yang tanpa ada uang kas sepeser pun terlihat dalam pelaksanaan Muscab ke IV Organda Kota Bekasi.

"Ini (Muscab.red) hajatan kita loh (Organda Kota Bekasi.red). Tapi coba kemarin apa teman-teman media pada dapat makan tidak. Muscab murni dari swadaya pengurus. Kita (Organda.red) tidak punya duit." ungkap Sahala Tobing salah satu pengurus Organda Kota Bekasi saat jumpa pers. Jumat kemarin (1/2/2019.

Kini publik khususnya di Kota Bekasi menanti bagaimana para pengurus dan anggota menyelesaikan kisruh dan pekerjaan rumah lainya. Publik pun menunggu bukti slogan mereka yakni, Organda Kuat, Anggota Sejahtera. (red)


Bagikan:

Komentar