inijabar.com, Purwakarta - Sekretaris Go Prabowo - Sandi (GPS) Jawa Barat, Adam Nasution menanggapi kecurigaan bangak pihak terkait dugaan politisasi birokrasi di Purwakarta untuk pemenangan capres tertentu yang dilakukan oleh Ketua Tim JKN Jokowi-Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Insiden pengusiran wartawan dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemerintahan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta oleh Dedi Mulyadi bisa merupakan indikasi awal kecurigaan tersebut.
Adam Nasution menyatakan, hal tersebut tidak lah harus dilakukan oleh seorang Dedi Mulyadi, terkecuali kegiatan tersebut memang sengaja dilakukan untuk dibawa ke ranah politik dengan menggunakan kekuatan Anggaran Pemerintah melalui Dana Desa untuk merekrut suara yang melibatkan ASN dan Kepala Desa untuk mendulang suara pasangan 01 Jokowi - Ma'rup Amin.
“Kalau sudah seperti ini, kami menduga kegiatan tersebut sarat dengan muatan politisasi anggaran negara, untuk mendulang suara dalam pilpres 2019 yang menguntungkan paslon 01 Jokowi - Ma'rup Amin" ucapnya.
Adam menilai, kegiatan tersebut tidak relevan lantaran ada salah satu Caleg Partai pengusung Jokowi-Ma'ruf yang sekaligus ketua Tim Kampanyeu Daerah, Dedi Mulyadi dan ini harus diusut tuntas oleh Bawaslu Purwakarta.
"Agar terang benderang, masuk pelanggaran Pemilu atau tidak, sehingga tidak menjadi pertanyaan masyarakat dan asumsi-asumsi miring terhadap Bawaslu Purwakarta.
"Kami berharap agar bawaslu benar- benar, serius dan tegas dalam membongkar persoalan ini agar terang benderang" kata Adam.
Lanjut Adam, jikalau terbukti adanya tindakan politisasi anggaran yang melibatkan ASN dan Kepala desa, Bawaslu harus menindak pelanggaran Pemilu dengan tegas.
"Ketika terbukti adanya politisasi anggaran negara yang dilakukan oleh saudara Dedi dan pihak ASN yaitu Kepala DPMD Kabupaten Purwakarta, jangan ada tebang pilih dalam mengambil tindakan." Pungkas Adam pada Inijabar.com. (cep)
