|
Menu Close Menu

Bawaslu Hari Ini gelar Rapat Soal Biskuit Bayi, Ali Mahyahil Gegabah?

Jumat, 08 Maret 2019 | 09.58 WIB
Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyahil saat berpose didepan tumpukan dus biskuit balita di Posko Intan Fauzi.
inijabar.com, Kota Bekasi - Bawaslu Kota Bekasi hari ini Jumat (8/3/2019) menggelar rapat terkait temuan biskuit bayi di Posko Anggota DPR RI, Intan Fauzi.

Seperti diberitakan, Anggota Bawaslu, Ali Mahyahil bersama kedua orang rekannya dan juga beberapa wartawan melakukan sidak ke Posko milik Intan Fauzi di Ruko Galaxy, Jakasetia, Bekasi Selatan. Menurut Ali,  sidak tersebut dari laporan warga Bekasi yang menduga ratusan dus biskuit balita dan ibu hamil dari Kemensos tersebut dijadikan alat kampanye.

Namun demikian, Ali Mahyahil disinyalir langgar SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melaksanakan sidak tersebut

Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyahil bisa dijerat tindak pidana dengan tuduhan memasuki rumah orang lain tanpa izin.

"Di KUHP pasal 167, memasuki perkarangan atau halaman rumah orang tanpa seijin pemilik jelas tindak pidana."ujar mantan Pengacara LBH ICMI Kota Bekasi, Abdul Chalim saat dimintai tanggapannya. Kamis malam(7/3/2019).

Terkait sidak yang dilakukan Komisioner Bawaslu Ali Mahyahil ke posko salah satu anggota DPR RI tanpa surat tugas. Menurut dia sudah melanggar aturan atau SOP.

"Harusnya Bawaslu ketika melakukan sidak terlebih dahulu berkordinasi sama lingkungan seperti RT, RW, atau keamanan lingkungan sekitar lokasi yang mau di sidak. Dan juga dilengkapi surat tugas serta harus memberitahu pemilik rumah."ujar Abdul Halim.

Sementara, aktifis pemuda di Kota Bekasi, Jimmy Abarua mengingatkan oknum Komisoner Bawaslu agar sebelum mengeluarkan pernyataan dipublik harusnya dibahas dulu dengan sesama Komisioner Bawaslu.

"Termasuk juga mengundang terlapor atau pemilik tempat yang di sidak untuk diverifikasi temuannya."saran Jimmy. Indikasi pelanggaran yang dilakukan Ali Mahyahil diantaranya, tidak membawa surat tugas atau surat perintah sidak dan menunjukan pada pemilik rumah.

Lalu tidak memberitahu pemilik tempat yang mau di sidak atau melibatkan pengurus lingkungan sebagai saksi. Selain itu, kata dia, langkah oknum Bawaslu yang mempublish temuanya yang belum dikaji terlebih dahulu, itu bisa masuk pencemaran nama baik, apalagi jika tuduhan itu tidak terbukti

"Karena sudah mempublish dan menjustifikasi orang lain seolah-olah bersalah sebelum dilakukan penyidikan.,"katanya.

Dalam UU nomer 7 tahun 2012 tentang Pemilu terkait pengawas Pemilu juga diatur, setiap laporan yang masuk ke Bawaslu harus mengundang terlapor yang kedua harus diklarifikasi dulu terhadap terlapornya. Bawaslu diatur dalam Bab IV UU nomer 15 tahun 2017.

Wewenang dan tugas Bawaslu.salah satunya adalah mengkaji laporan dan temuan serta merekomendasikann kepada pihak yang berwenang. (Gakumdu).

"Jadi bukan memutuskan adanya pelanggaran atau tidak. Itu tugas Gakumdu."pungkasnya. Jadi Bawaslu, kata dia, hanya memantau mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan tindak pelanggaran Pemilu.(rik)
Bagikan:

Komentar