 |
| Sejumlah TKK sedang antri absensi di pendopo kecamatan Bekasi Selatan sebelum diberi pengarahan oleh Panwascam. |
"Sebelumnya kami tidak ditawarin terlebih dahulu oleh pimpinan kami, entah dari mana datangnya, nama kami ada dalam list yang dishare ke grup WA. Dan diminta hadir ke pertemuan hari ini Sabtu(23/3/2019)."tutur salah satu wanita yang enggan disebut namanya dan masih berstatus sebagai TKK di sekolah dasar (SD) di Jatiasih.
Dijelaskan dia, dirinya menyayangkan proses rekrutmen saksi pengawas di TPS tanpa ditanya kesediaannya terlebih dahulu pada dirinya.
"Kalau saya ga bisa lah, anak saya masih kecil. Sedangkan kerja di TPS nanti pasti sampai malam. Saya sudah bilang tadi sama petugas Panwascam bahwa saya tidak bisa ikut jadi pengawas TPS. Tapi jawabnya nanti saya laporkan ke BKPPD."turturnya.
"Lagian KTP saya masih di Bogor yakni Bojongkulur. tapi saya bekerja di Kota Bekasi sebagai TKK."tambahnya.
 |
| Sekretaris Bapilu DPC Gerindra Kita Bekasi, Nur Alamsyah (kaos merah) |
"TKK itu juga aparatur pemerintah yang harus netral, sangat resisten memakai TKK sebagai saksi di TPS. Warga Bekasi segitar 2 juta jiwa, kalau hanya sisa 500 tinggal buka penguman untuk saksi Bawaslu secara diumumkan terbuka di medsos atau di melalui media lainnya saya rasa bukan hal sulit. Kalau saya kurang setuju dengan TKK menjadi saksi."ujar Alamsyah. Sabtu (23/3/2019).
Pemilu itu, kata dia, harus Jurdil dan netral untuk hasil yg maksimal. Sebaiknya Bawaslu rekrut tenaga PTPS dari kalangan mahasiswa dan pelajar.
"Di Bekasi banyak kampus dan mahasiswa itu bisa d libatkan Sebagai pembelajaran politik Mereka jauh lebih netral."ucapnya.(yud/tim)
