|
Menu Close Menu

Jaksa KPK Sebut Meski Berat, Pledoi Neneng Yasin Bisa Dipertimbangkan

Kamis, 16 Mei 2019 | 18.34 WIB
Jaksa KPK, Yadyin. 
inijabar.com, Bandung- Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkeyakinan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terbukti terhadap Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hassanah Yasin (NHY).

 “Dalam pembelaan atau pledoi kemarin, jadi dia (NHY.red) berpikir tidak terbukti dengan Pasal 12 huruf a dan 12 huruf b, dia maunya Pasal 11,” kata Yadyn kepada inijabar.com, Kamis (16/5/2019).

Tapi prinsipnya sambung Yadyn, dia membuka peristiwa-peristiwa lain yang banyak. Artinya, menjadi pertimbangan hakim untuk memutus NHY.

"Namun KPK tetap berkeyakinan Pasal 12 huruf b-nya terbukti,” tandasnya.

Dalam Pasal 12 huruf b UU Tipikor menyebutkan, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk saknsi pidananya, yaitu penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.(mam)
Bagikan:

Komentar