|
Menu Close Menu

Ketua IKBT Khawatirkan People Power Mudah Disusupi

Jumat, 17 Mei 2019 | 22.31 WIB
Ketua IKBT Haris Soemantri
inijabar.com, Jakarta - Ketua Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang (IKBT), Heris Soemantri menyatakan, secara organisasi IKBT tidak mengambil sikap apapun terkait pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg, sebab IKBT berada pada posisi netral.

Ajakan people power yang marak menyeruak di laman media sosial belakangan ini dipandang sebagai dinamika politik yang wajar. Hanya saja, kata dia,  people power tersebut perlu diluruskan maknanya terlebih dahulu, apakah gerakan itu bertujuan untuk menumbangkan pemerintah atau sekedar gerakan untuk menyampaikan aspirasi.

"Jika arti people power dikategorikan sebagai sebuah gerakan massa untuk menumbangkan atau mengganti pemerintahan yang sah jelas itu merupakan sikap inkonstitusional.
Berarti  kami tidak sepakat," tegas Heris yang merupakan lulusan Universitas Darul Ulum, Jombang-Jawa Timur.

Tapi kalau people Power yang selama ini dikatakan hanya sebatas wacana gerakan-gerakan untuk  mengekspresikan pendapat. Maka sepanjang gerakan itu masih dalam koridor yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, yakni sebuah gerakan demonstrasi untuk menyalurkan pendapat dengan izin keramaian, masih pada batas yang wajar.

Namun perlu juga diwaspadai adanya penyusupan gerakan unsur lain yang mempunyai kepentingan untuk terjadinya “chaos” (bentrokan) di masyarakat. Dalam arti memprovokasi benturan horisontal di masyarakat.

Dalam konteks ini, menurut Heris, IKBT siap mengambil sikap untuk menetralisir dan mengantisipasi terjadinya konflik horisontal tersebut. Hal ini sesuai dengan niat IKBT yang konsen terhadap penciptaan situasi sosial yang komdusif dan harmonis.

"Jadi kami beranggapan bahwa people Power itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah ekspresi masyarakat terhadap hasil pemilu", ungkap Heris di sekretariat IKBT jl. Kebon Sayur, Tanah Abang-Jakarta Pusat. Jumat (17/5/2019).

Oleh karenanya, menurut Heris, hak yang harus segera dilakukan adalah menciptakan keharmonisan masyarakat baik ditingkat keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Upaya ini diyakini bisa mengurangi intensitas ke arah konflik fisik.

Karena bersifat hanya mengurangi, maka selebihnya merupakan tugas TNI dan POLRI untuk memisahkan inti perusuh dari massa. Heris juga tidak memungkiri bahwa telah terjadi polarisasi di masyarakat sebagai dampak pasca Pemilu serentak.

Termasuk adanya gerakan kelompok yang cenderung radikal. Mereka tidak mau kehilangan momen, dimana saat ini dengan menunggangi isu pilpres, sesungguhnya mereka sedang mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok di luar gerakannya.

Jika momen pilpres ini lewat begitu saja, maka sulit bagi mereka (kelompok gerakan radikal) untuk menemukan kembali isu-isu yang bisa membakar emosi rakyat.

Karena itu pula Heris menghimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah puasa Ramadhannya (tidak ikut berdemonstrasi) sebab dinikai kebih banyak mudhorotnya, disisi lain khawatir akan membatalkan kewajiban berluasa.

Belum lagi jika ada kelompok penyusup yang menginginkan terjadinya konflik dimasyarakat. Karena itulah TNI/Polri harus selalu berada digarda terdepan dalam mengantisipasinya.

"Namun kami mempercayakan sepenuhnya kepada aparat TNI-POLRI untuk memgambil langkah strategis demi terciptanya situasi yang aman", tutup Heris.

IKBT merupakan ormas yang berdiri ditengah-tengah warga Tanah Abang yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku di tanah air. Didirikan oleh Haji Ucu pada tahun 1996. Selain fokus pada upaya pelestarian kebudayaan lokal, IKBT juga berusaha memajukan kualitas SDM warga Tanah Abang, khususnya dibidang hukum dan wawasan kebangsaan.(mam)
Bagikan:

Komentar

<---IKLAN--->
<---PASNG IKLAN--->
<---PASANG IKLAN--->