|
Menu Close Menu

Pemkot Disarankan Perbaiki Pengelolaan Keuangan Daerah

Sabtu, 18 Mei 2019 | 20.13 WIB

inijabar.com, Bandung - Badan Peme­riksa Keuangan (BPK) telah selesai mengaudit laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pem­kot) Bandung. Dari audit se­lama 2 bulan tersebut, BPK mengapresiasi kemajuan laporan keuangan Pemkot Bandung.

“Saya mengapresiasi. Ber­dasarkan hasil pemeriksaan lapangan banyak progress. Ini jangan berhenti, karena yang namanya pengelolaan keuangan setiap tahun, baik yang sifatnya proyeksi ang­garan yang setiap tahun dila­kukan maupun pengelolaan atas kekayaan daerah, itu harus dilakukan secara ber­kesinambungan,” ujar Ke­pala BPK Kantor Wilayah Jawa Barat, Arman Syifa usai menggelar Exit Meeting Pe­meriksaan BPK di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, baru-baru ini.

“Semua temuan kita ter­kait pelaksanaan anggaran. Nanti pada 27 Mei Insya Allah kami akan sampaikan secara resmi. Ini nantinya untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan,” lanjutnya.

Ia mengatakan, tidak sedikit pemerintah daerah yang ter­lena akan keberhasilan penyel­enggaraan laporan keuangan. Hal tersebut tak jarang mem­buat laporan yang tadinya baik menjadi menurun kualitasnya di tahun berikutnya.

“Banyak pemda yang juga lalai, yang dulunya sudah wa­jar pun bisa jadi ada pengecua­lian kalau tidak dijaga proses pengelolaannya,” katanya.

Oleh karena itu, ia berpe­san kepada Pemkot Bandung untuk terus menjaga kon­sistensi kualitas penyelen­ggaraan laporan. Ia pun mengimbau untuk segera menuntaskan ‘pekerjaan rumah’ yang masih perlu penyempurnaan sehingga laporan keuangan Pemkot Bandung bisa lebih baik.

“Kami juga berpesan un­tuk menjaga proses kredi­bilitas dari pelaksanaan anggaran, terkait belanja modal, belanja barang, ka­rena itu sangat terkait dengan validitas keabsahan dari pengeluaran itu sen­diri,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulya­na pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas pen­dampingan yang selama ini oleh BPK Kanwil Jawa Barat. Pemkot Bandung akan ber­upaya untuk segera meny­empurnakan laporan keu­angan yang terus membaik.

“Kalau upaya sih kita ha­rus maksimal. Apa yang disampaikan itu kita catat semua, mudah-mudahan kita bisa penuhi dan per­baiki sesuai norma yang ditetapkan oleh BPK RI,” tuturnya.

Ia optimis atas kemajuan yang sudah diupayakan ja­jarannya demi meraih opi­ni Wajar Tanpa Pengecua­lian (WTP) dari BPK RI. Ia lantas mengapresiasi seluruh jajarannya yang telah be­kerja keras demi hal tersebut. 

“Saya lihat teman-teman luar biasa, semua kepala dinas, kepala badan, ke­pala BUMD punya komitmen yang sama,” akunya.

BPK RI saat ini belum me­nerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). BPK masih menunggu perbaikan dan penyempurnaan lapo­ran sampai 21 Mei 2019. Rencananya, LHP secara resmi akan disampaikan pada 27 Mei 2019 menda­tang.
Bagikan:

Komentar

<---PASNG IKLAN--->
<---PASANG IKLAN--->