 |
| Bupati Purwakarta, Aneu Ratna Mustika |
"Sampai saat ini BKDSDM belum mempunyai payung hukum baik pusat maupun daerah (Pergub.red) yang memayungi untuk menggarap THL, karena hanya kepala dinas terkait yang bisa menggarap baik menambah ataupun mengurangi karena mereka yang memberikan SK," Kata Asep.
Hal tersebut dibenarkan oleh Bupati Purwakarta Hj.Aneu Ratna Mustika, memang benar BKD SDM tidak mempunyai kewenangan dalam menggarap THL melaikan Kepala Dinas OPD yang merekrutnya.
"Benar BKD SDM tidak bisa menindak karena bukan ranahnya" kata Aneu. Selasa(18/6/2019).
Lanjut Bupati Purwakarta yang Akrab disapa Ambu Aneu itu menambahkan, dikabupaten purwakarta ada beberapa Dinas OPD yang THL nya Overload sehingga menjadi beban untuk APBD Purwakarta.
"Overload THL itu jadi beban Anggaran, misalkan anggaran keseluruhan quota satu dinas mencapai 8 Milyar, sementara untuk membayar THL 4 milyar lebih, jadi untuk program kegiatan nya mana ?," kata bupati Purwakarta kepada inijabar.com.
Lanjut Aneu, akibat dari overload nya pekerja THL, pada tahun 2017 menjadi temuan BPK, harus dikurangi dan itu perlu di penuhi sehingga pada tahun 2018 pemkab purwakarta sudah berusaha mengurangi pekerja THL.
"Pada 2017 jadi temuan BPK dan saya di tahun 2018 mulai berusaha mengurangi, memang tidak bisa sekaligus,"ucapnya.
Meskipun sifatnya THL yang overload tetap merupakan pelanggaran. Namun Pemkab Purwakarta tidak bisa sekaligus dalam menguranginya karena ini berhubungan dengan pekerjaan orang. Sehingga dilakukan secara bertahap.
"Kami sudah menghimbau para kepala dinas OPD untuk Jumlah THL harus sesuai kebutuhan, berbeda dengan Dinas Pendidikan yang saat ini kekurangan tenaga pengajar dan itu adalah PR bagi kami Pemkab untuk menambahnya,"pungkasnya. (Ceps)
