inijabar.com, Jakarta- Pelaksanaan Pemilu 2019 menyisakan banyak persoalan. Mulai maraknya praktik politik uang, hingga banyaknya petugas yang meninggal dunia. Sehingga, desain pemilu pun harus dievaluasi. Muncul desakan agar pilpres dan pileg dipisah.
Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro mengatakan, banyak sekali catatan yang tidak positif dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Selain praktik politik uang yang sangat marak, kasus meninggalnya sekitar 700 petugas pemilu juga menjadi catatan yang harus dipertanggungjawabkan.
’’Ini luar biasa. Pemilu kali ini memberikan satu pembelajaran yang sangat berharga agar kedepannya tidak terulang kembali,” kata Siti Zuhro saat mengisi diskusi bertemakan “Evaluasi pemilu serentak, bisakah pileg dan pilpres dipisah lagi?’’ di Media Center DPR RI.
Menurutnya, desain pemilu apapun akan tidak aplikatif, jika tidak disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Terlebih, selama ini tidak ada upaya serius untuk membenahi sistem yang betul-betul menunjukkan reformasi kelembagaan yang memadahi.
"Perlu ada prakondisi reformasi parpol, reformasi hukum untuk menghadirkan suatu pemilu yang jauh lebih berkualitas,” terangnya.
Zohro mengatakan, kedepannya pemilu harus kembali kepada amanat amandemen konstitusi yaitu memperkuat sistem presidensial. Sebab, dalam praktiknya pilpres harus digelar lebih dahulu sebelum pileg.
“Kalau pilegnya didahulukan, maka akan sangat transaksional,” tuturnya. (*)
