 |
| Bupati Bekasi, Eka Supria Atmadja |
Selain Eka, terungkap juga peran dua nama politisi asal PDI Perjuangan (PDIP) Soleman DPRD Kabupaten Bekasi dan Waras Wasisto DPRD Provinsi dan beberapa nama Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang ikut plesiran ke Thailand dan pihak lainnya.
Mantan Ketua BEM Universitas Pelita Bangsa, Jaelani Nurseha menjelaskan, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pernah berjanji akan mendalami adanya dugaan keterlibatan berbagai pihak pada saat konferensi pers di gedung KPK jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan.
"Bulan Februari kemarin Humas KPK menyatakan akan mengembangkan kasus, setelah vonis beberapa tersangka, kelanjutan dari Kasus Meikarta ini belum terdengar lagi" Kata Jay sapaan akrabnya
Dia mendesak KPK agar tetap fokus dalam penegakkan UU Tipikor. Karena uang panas dari Meikarta ini diterima sampai tingkatan staf di pemerintahan.
"Beberapa staf kecamatan dan dinas pada saat persidangan mengaku menerima uang dari (mantan) Bupati Bekasi tetapi tidak tahu asal muasal uangnya, mereka pikir adalah Uang THR. ini sekelas Staf loh, Bagaimana dengan Wakil Bupati dan Unsur Muspida lainnya?" Tandasnya.
Selain itu, dirinya berharap agar penanganan kasus Meikarta ini tidak seperti kasus suap fee 2% dalam pengesahan APBD tahun 2010 oleh oknum elit Pemkot Bekasi kepada oknum anggota DPRD Kota Bekasi. Dan sempat dilakukannya rekonstruksi kejadian penyuapan oleh KPK.
"Kami tidak ingin, tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang secara berjamaah ini dipetieskan seperti Kasus fee 2% yang pernah menjerat mantan Walikota Bekasi namun tidak menjerat Anggota DPRDnya sebagai penerima suap pada 2010 silam,"tutupnya.(*)
