 |
| Ketua DPD Golkar Kota Cirebon, Toto Suhantono |
Toto sedang mempersiapkan diri menggugat Ketua Golkar Jabar, Dedi Mulyadi (DM) ke Mahkamah Partai. Karena telah menuduh tanpa bukti. Apalagi, tuduhan itu tentang penyelewengan anggaran partai.
"(Tergugat) ya yang mengeluarkan SK. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan menyelewengkan uang untuk menggunakan secara pribadi. Ini juga kan (tuduhan) sepihak. Apalagi di media. Panggil dulu dong saya nya. Pak Dedi itu tahu saya, nomor telepon (pun tahu)," ungkap Toto Sunanto kepada awak media di Kantor DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Minggu (7/7/2019).
Pencopotannya dari jabatan Ketua Partai, kata Toto, tidak berdasar apapun. Sekalipun, misalnya, kata Toto, itu disebabkan dukung-mendukung di Munas Golkar, itu belum pada tahapannya. Sebab, semua itu harus melalui mekanisme Rapat Pleno.
"Ya jadikan, inikan kelihatannya bahwa Plt ini adalah (karena) dukung-mendukung. Dan ini tidak fair. Dan kita kan belum ke tahapan-tahapan sampai ke apa? Calon. Kan belum," kata Toto.
Dia tidak menduga keputusan DPD Partai Golkar Jawa Barat seperti ini. Sebab, keputusan itu datang secara tiba-tiba. Bahkan, hingga sekarang pun, Toto mengaku dirinya belum menerima SK pencopotan dari tampuk pimpinan DPD Partai Golkar Kota Cirebon. Toto bersikeras, dirinya masih sebagai Ketua DPD yang sah.
"Yang pertama, periodisasi. Kita jawab bahwa periodisasi kita masih 2020. Dan hampir semua, DPD-DPD se Jawa Barat, periodisasinya hingga 2020," ucapnya.
Toto Sunanto membantah soal tuduhan seperti, penyelewengan anggaran.
"Sekarang dengan alasan, umpamanya tentang anggaran, (atau) apa, klarifikasi dulu dengan kita," tuturnya.
Klarifikasi ini, penting untuk mengukur kebenaran atau kesalahan yang terjadi. Bahkan, DPD Golkar Jawa Barat belum sama sekali menempuh langkah klarifikasi. Toto mengaku sama sekali tidak pernah dipanggil untuk dimintai klarifikasi, baik dana saksi maupun Banpol.
"Kan kita bareng, kan ini kita anggaran, termasuk bantuan Banpol apa, kan kita konsultasi dengan Kesbangpol. Apa yang diajukan oleh proposal kita, ya kita harus melaksanakan proposal itu. Kalau di luar itu kan kita bisa dapat fiktif, penemuan. Dan itu tidak mau oleh kita," tegas Toto.
Semua soal keuangan, jelas Toto, sudah dilaporkan semua ke pimpinan setingkat di atasnya. Tak hanya itu, laporan keuangan atau dana saksi saat Pemilu 2019 lalu juga sudah dilaporkan.
Untuk dana saksi sebanyak 979 TPS se Kota Cirebon, anggaran dari DPP hanya Rp 100.000 untuk tiap saksi. Sementara, pada umumnya, di Kota Cirebon biasanya Rp 200.000 an per saksi TPS.
"Nah anggaran itu berapa? Dan kami tidak pernah mungut kepada Caleg-Caleg untuk membiayai saksi. Klarifikasi dulu apa? Harus seimbang dong! Kita diundang dulu atau dipanggil dulu, diklarifikasi. Ini kan fitnah!" tegasnya.
"Nah seandainya kalau ada validasi dari Jawa Barat. Itu kapan? Belum ada pernah ketemu," ungkapnya.
Soal kesalahan administrasi, Toto menjelaskan administrasi selama ini berjalan dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada serta berjalan secara tertib dan rapih.
"Semua administrasi pun kita sudah sampaikan semua, termasuk ke DPP. Kalau kita administrasinya tidak jalan, ya berarti di Golkar tidak ada Caleg. Karena laporan caleg, semua, termasuk di Silon, apa, itu kan ada tim. Kalau semuanya tidak ada laporan pertanggungjawaban Caleg tentang dana, apa, (maka) tidak ada orang, tidak ada caleg di sini. Didiskualifikasi semua," paparnya.
Ditambahkan dia, tentang besaran nominal bea akomodasi saksi saja, dirinya harus mensiasati agar bagaimana caranya saksi bisa terisi di semua TPS. Padahal, rata-rata dana saksi di Kota Cirebon, umumnya Rp200 ribu, di sisi lain DPP hanya menganggarkan Rp100 ribu.
Akhirnya, bea akomodasi saksi ini disiasati. Sebagian, Rp200 ribu, sebagian lainnya sesuai arahan DPP Partai Golkar yaitu sebesar Rp100 ribu per saksi. Dikatakannya, hampir 300 lebih saksi TPS yang mendapatkan biaya akomodasi Rp200 ribu, beberapa saksi di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Sementara, lainnya sesuai nominal yang diberikan DPP. Masih kata Toto, adapun dana Banpol yang dijadikan polemik, dugaannya adalah Banpol yang sekarang, TA 2018.
Lagi-lagi soal dana Banpol ini pun dibantah Toto. Toto menegaskan, Banpol yang selama ini dianggarkan Pemda melalui Kesbangpol sendiri adalah untuk pelatihan para saksi dan tidak boleh digunakan untuk mata anggaran lain.
"Saya dari tanggal 12 Oktober kalau tidak salah, mau HUT, saya sudah perintahkan PK-PK untuk mencatat nama-nama saksi. Dan sampai hari H, tidak ada. Nah kalau seumpamanya fiktif, suruh mengadakan saksi, pelatihan saksi, ini juga kan temuan. Saya gak berani," akunya.
Dana (Banpol) itu, kata dia, sudah diterima dan masih ada. Bahkan, akan dikembalikan ke Kesbangpol. Banpol itu sebesar Rp100 juta. Soal mosi tak percaya pengurus PK,
Toto Sunanto tak meyakini semua PK Partai Golkar di Kota Cirebon menyampaikan surat mosi tak percaya kepada dirinya. Toto ingin, alasan pemecatan atas dasar adanya mosi tak percaya, agar diperjelas.
Sebab, selama ini hubungan dirinya dengan seluruh PK, berjalan baik. Tak ada sedikit pun masalah.
Lanjut Toto, jika mosi tak percaya itu karena hal kegagalan dalam membawa roda partai untuk mendapatkan perolehan suara yang lebih meningkat dari Pemilu sebelumnya, menurut Toto itu pun tidak relevan.
Seharusnya, tidak sepenuhnya dilimpahkan kegagalan itu kepada ketua. Dalam struktur itu ada Bapilu yang membawahi langsung tugas pemenangan suara partai. Karena itu, Toto tak yakin dengan mosi tak percaya yang dijadikan alasan oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Toto menceritakan saat-saat perjalanan surat mosi tak percaya PK yang konon dilayangkan pada tanggal 18 Juni 2019. Dia menengarai, itu hanya alasan-alasan politis semata. Sebab, hampir semua PK komunikasi aktif dengannya. Tak sedikit pun bicara soal Mosi Tak Percaya Itu.
"Waktu saya pulang dari Bandung, dari Jakarta, ada di rumah semua kok. Termasuk PK Lemahwungkuk, setiap harinya juga ngopinya di saya," bebernya.
Toto Sunanto mencium dugaan bakal ada sesuatu yang terjadi pada dirinya terhadap kepemimpinan partai di Kota Cirebon pasca pertemuannya dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet) pada tanggal 28 Juni 2019.
Menurut Toto, pertemuannya dengan Bamsoet yang hanya beberapa saat saja, memunculkan konflik di internal partai. Padahal, pertemuannya dengan Bamsoet itu bukan karena dukung-mendukung di Munas nanti. Sehingga, soal Mosi Tak Percaya itu diduga kuat hanya kepentingan sepihak DPD Provinsi Jawa Barat.
"Saya masih belum yakin. Karena saya tanggal 1 itu ketemu Ade Barkah, (1 Juli 2019), setelah saya melakukan itu, turun dari Dewan itu, saya sudah banyak yang nelepon,"taandasnya.
"(Dengar Pemecatan) 3 hari (setelah bertemu Bamsoet)," ceritanya lagi.
Masih kata Toto, dirinya tidak ingin persoalan internal Partai berbuntut konflik antar kader di daerah. Toto mencium ini sebuah upaya peta konflik yang dikemas oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat dan kemudian diarahkan kepada kader-kader partai di Kota Cirebon.
"Ini kan diadu-adukan. Kita ini. Gitu. Jadi kalau seumpamanya bijak, datang aja atau dipanggil, gak apa-apa," pintanya.
"Kan ada indikasi-indikasi yang dipaksakan ini. Dan saya sudah menemukan," tambahnya.
Toto memastikan faktor penyebab itu datang dari DPD Jabar, bukan dari Kota Cirebon. Bukti peta konflik itu, salah satunya bahwa surat pemecatan belum diterima hingga sekarang. Pihaknya mengetahui pemecatan dari media. Bahkan dia tahu dari Group WhatsApp dan beberapa rekannya yang mengabarkan tentang pemecatan itu.
Saat dikonfirmasi langkah selanjutnya, Toto menuturkan, pihaknya sudah tidak memiliki peluang untuk mencalonkan kembali di Musda berikutnya. Pasalnya sudah 2 kali memimpin DPD Partai Golkar Kota Cirebon. Toto lebih memilih mempersiapkan diri untuk memperbaiki nama pribadi melalui jalur Mahkamah Partai.
"Kalau saya sih tidak ada target mencalonkan lagi, tapi saya akan menclearkan nama baik saya," pungkasnya.(*)
