injabar.com, Kota Bekasi- Seringkali warga mendengar melalui pengeras suara (toa) di masjid-masjid yang ada di Kota Bekasi menghimbau warga dilingkungan sekitar masjid untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
Kondisi tersebut sudah bukan hal yang aneh bagi masyarakat dan tidak ada yang salah juga jika masjid dijadikan sarana untuk mengajak dan mengingatkan warga untuk membayar pajak tepat waktu selain panggilan untuk sholat lima waktu.
Hal tersebut dikatakan Ketua LSM Kompi, Ergat, sah-sah saja. Namun ketika melibatkan institusi penegak hukum untuk menagih penunggak pajak kepada warga terutama warga yang memiliki lahan di bawah 1000 m2 justru menjadi hal yang aneh.
"Itu yang tidak bijak jika kejaksaan dilibatkan untuk menagih tunggakan PBB dari warga masyarakat. Kita sepakat lah pembayaran PBB ditingkatkan untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Bekasi. Tapi menakut-nakuti warga juga hal yang jauh dari kelaziman,"ucapnya pada inijabar.com. Rabu (3/7/2019).
Dirinya memberi saran seharusnya Pemkot Bekasi menerapkan sistem online baik untuk retribusi sampah maupun pembayaran PBB, agar dapat memaksimalkan PAD dan mencegah kebocoran keuangan daerah,"saran Ergat.
Jadi, kata Dia, Walikota Bekasi jangan panik menghadapi situasi keuangan yang sedang defisit seperti sekarang ini.
"Kami juga memahami segala jurus harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi keuangan daerah. Namun harus terukur dan tetap adil dan bijaksana dalam mencari solusi,"tandasnya.(*)
