inijabar.com, Karawang- PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Tarum Kabupaten Karawang masih menyisakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekitar Rp420 juta lebih. Ini dinilai berbanding terbalik dengan Bupati Karawang, Celicca yang menganjurkan bayar pajak harus tepat waktunya.
Menurut praktisi hukum, Asep Agustian, jika PDAM sampai hari ini masih menunggak PBB sebesar Rp420 juta lebih karena lima tahun tidak membayar, sehingga mendapat teguran dari Bappenda Karawang.
"Ini ada perusahan plat merah yang konyol, sudah mencoreng nama baik Bupati karena tidak mau bayar pajak,”ujar Asep Agustian, Sabtu (10/8/2019) di Karawang.
Asep menambahkan, yang namanya pajak, baik itu PBB, PPN, PPH, semuanya tetap harus dibayar. Kalau dia mau mengadu kepada Bupati karena sudah ditegur Bappenda untuk segera bayar.
“Kalau Bupati sampai mengamini, ya sebelas dua belas namanya,”katanya.
Seharusnya, kata Asep, Bupati Cellica harus tegur PDAM dan perintahkan untuk segera membayar tunggak PBB kepada Bappenda. Jika Bupati sampai membela dan mengamini ketika pimpinan PDAM minta keringanan itu salah besar. Di sisi lain, masyarakat dipaksa untuk bayar pajak tepat pada waktunya.
Kemudian kata Asep, pajak ini tidak mengenal siapa dekat dengan siapa, walau dekat dengan Bupati, Walikota, Gubernur, atau Presiden sekalipun, yang namanya punya tunggakan pajak ya harus di bayar.
“Mentang mentang pejabat, bentar bentar ngadu sama Bupati,”sindirnya.
Lanjut Asep, Bappenda wajar memberikan teguran kepada PDAM, karena jika pendapatan tidak tercapai yang ditegur pasti Bappenda, apalagi Dewan terus menaikan pendapatan pajak.
“Jika PDAM berdalih selalu rugi apa alasannya. Ini memang sengaja tidak mau bayar,”terangnya.
"Jika surat teguran sudah sering dilayangkan dan didatangi juga sudah, tetapi belum ada realisasi. Seharusnya BUMN milik Pemkab Karawang sebagai panutan dan patuh pajak. Sampai saat ini belum juga ada realisasi, perusahaan PDAM Tirta tarum punya niat baik mau bayar tidak," pungkasnya.(*)
