|
Menu Close Menu

Loloskan 2 Caleg Tak Serahkan LDK, Bawaslu Sesalkan Sikap KPU Kota Bekasi

Jumat, 16 Agustus 2019 | 21.44 WIB
Komisoner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail sesalkan keputusan KPU loloskan Caleg yang tak serahkan LDK.
inijabar.com, Kota Bekasi- Komisioner Badan  Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kota Bekasi, Ali Mahyahil menyesalkan keputusan KPU Kota Bekasi yang menetapkan dua Caleg DPRD Kota Bekasi asal Gerindra sebagai anggota DPRD terpilih pada Rapat Pleno Penetapan Anggota DPRD Kota Bekasi terpilih 2019-2024 di Hotel Horison Kota Bekasi. Rabu (14/8/2019) lalu.

Untuk diketahui kedua Caleg tersebut yakni Murfatih Lidianto dari Dapil Bekasi Barat-Medan Satria dan Tahapan Bambang Sutopo sri dapil Bekasi Utara. Kedua nya tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye (LDK) hingga batas waktu yang ditentukan.

"Kita sudah mengeluarkan surat rekom terkait hal itu,"ujar Alimahyail pada inijabar.com. Jumat (16/8/2019).

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, peraturan Bawaslu  nomor 29 tahun 2018 tentang  perubahan atas PKPU nomor 24 tahun 2019 tentang dana kampanye pemilihan umum, surat undangan klarifikasi partai Gerindra kota Bekasi versi  pengurus  Eko Setyo Parmono Nomor 49/K.Bawaslu . Prov-kab/HK.08/VI/2019 dan surat undangan klarifikasi  KPU Kota Bekasi Nomor 48/K.Bawaslu Prov-kab/HK.08/VI/2019 serta merujuk surat KPU RI nomor 929/HK.06.01-SD/03/KPU/VI/2019 perihal kepengurusan DPC Partai Gerindra Kota Bekasi .

Termasuk kata Ali, surat kantor akutan publik Peddy HF Dasuki tentang penjelasan hasil audit tertanggal 18 Juni 2019 Dalam  surat rekomendasi no107/K Bawaslu Prov-Kab/PM 00.02/VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kota Bekasi  Tomy Siswanto.

Surat rekomendasi yang ditujukan kepada  KPU  Kota Bekasi  agar berkoordiasi dengan kantor akutan publik Peddy HF Dasuki untuk melakukan audit susulan Partai Gerindra Kota Bekasi secra menyeluruh dan melaporkan hasil tersebut  kepada Bawslu Kota Bekasi.

"Kita sesalkan harusnya rekom itu di perhatikan, tetapi alasan KPUD mereka sedang konsul ke KPU RI dan belum ada jawaban,"tandasnya.(*)
Bagikan:

Komentar