 |
| Kantor Desa Sukatani Kosong melompong |
Reaksi warga terjadi akibat sampai hari ini disahkannya kembali Asep Sumpena Pemkab belum memberikan keputusan atas permohonan keadilan yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum Fariz Ridwan.
Akibat dari belum adanya kesepakatan antara Fariz Ridwan dengan Bupati Purwakarta, pelayanan masyarakat di Desa Sukatani lumpuh total.
"Tidak ada satupun pelayan publik di desa Sukatani yang ngantor karena mengundurkan diri,"ujarnya.
Salah satu staff Desa Sukatani yang mengundurkan diri Hendra mengatakan, tidak merasa keberatan atas pengesahan kembali Asep Sumpena karena itu produk hukum yang harus di jalankan Pemkab Purwakarta.
"Cuma kami merasa kebijakan pemerintah kabupaten Purwakarta tidak adil, pasalnya kebijakan tersebut membuat kerugian bagi Kades Fariz Ridwan. Kami tidak persoalkan Asep Sumpena disahkan kembali, tapi kami mundur karena merasa tidak adil aja,"ucapnya.
Lanjut dia, Fariz kan korban kebijakan Pemkab dalam hal ini Bupati Purwakarta, kurang lebih selama kurun 2 tahun ini Fariz tidak melakukan kesalahan.
"Ini sebagai bentuk kepedulian, kami terhadap pimpinan sehingga kami mengundurkan diri" ucapnya.
Hendra menjelaskan, pengunduran ini kami lakukan karena kami takut ketika Dipimpin Asep Sumpena mengulangi kesalahan seperti pas pertama kali jadi kades.
"Kami takut kepemimpinan Asep kedepan mengulang kembali kesalahan yang terdahulu," tukasnya.
Senada dikatakan Kepala Dusun 2, Dede Yusup, pihaknya tidak mempersoalakan disahkannya kembali Asep Sumpena, tapi Pemkab Juga harus beri keadilan kepada kades Fariz Ridwan.
"Silahkan itu hak Pemkab untuk mengesahkan Asep Sumpena, namun Pemkab Juga harus memberikan keadilan bagi Fariz, karena disini Fariz jadi korban kebijakan," katanya.(cep)
