Tidak hanya evaluasi dari pihak pemerintah, hal ini juga harus melibatkan lembaga auditor keuangan serta melibatkan lembaga hukum seperti KPK untuk memeriksa keuangan perusahan PDAM.
Dari beberapa aspek data yang di cermati oleh Abdul Rahman Mutakin pengamat perusahaan daerah, data peryertaan modal dan laporan keuangan PDAM tahun 2014 hingga tahun 2018 diduga banyak penyalah gunaan anggaran.
“Hasil kajian kami, atas data laporan keuangan serta data peryertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi. Kerugian perusahaan mencapai ratusan milyar. Ini harus di tangani dengan serius oleh KPK,” tandasnya Rahman.
Ditempat yang berbeda, Syafrudin pengamat politik sosial dan ekonomi menangapi adanya dugaan penyalahgunaan anggaran.
Menurutnya jika sebuah perusahaan dalam mengelola keuangan tidak efektif maka sangat sulit mengaplikasikan pola GCG (Good Corporate Goverment).
“Bagaimana bisa mencapai Millennium Development Goals (MDGs). Jika mengelola keuangan perusahaan tidak maksimal, disamping itu penerapan pola GCG, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi, tidak akan berjalan seperti yang di harapkan” singkatnya. (*)
