Pengelolaan BUMD di Bekasi Perlu Terobosan Kreatifitas

Redaktur author photo

PERUSAHAAN bagian terpenting dalam pola pembangunan negara, pemerintahan dan masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan daerah, yang berbasis otonomi daerah, menjadi sangat penting adanya perusahaan daerah dalam rangka turut meningkatkan daya penguatan keuangan daerahnya.

Secara empiris perusahaan daerah (PD) yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi, sejak dibentuk hingga kini, tidak terlihat mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, terutama dalam hal outcome bagi pemerintah daerah serta pelayanan publiknya.

Menurut pendapat saya sangat perlu ditekankan tata kelolanya secara GCG (Good Corporate Governance) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. kepatuhan secara prosedural kinerja, kreatifitas dan etika komponen perusahaan daerah, sudah sangat harus menjadi tolok ukur guna meningkatkan peran perusahaan daerah terhadap peningkatan daya guna pemerintah bagi rakyatnya dan negara.

Pola GCG sangat kuat dalam aspek pengendalian intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, teknologi informasi, etika dan sebagainya.

Perusahaan Daerah, tidak hanya sekedar menggandeng lembaga-lembaga hukum untuk menopang dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan, kinerja dan hasilnya.

Namun perlu juga secara internal perusahaan daerah tersebut benar-benar secara serius setiap waktu melakukan terobosan kreatifitas yang konstruktif serta evaluasi kinerjanya.

Perusahaan Daerah seperti BUMD Tirta Bhagasasi, BBWM, Tirta Patriot, PDMP, BPRS, Migas atau lainnya, setiap tahunnya mengusulkan penyertaan modal atau lainnya.

Namun pertanyaannya, apakah ada output dan outcome bagi pemerintah daerah serta warga masyarakat merasakan langsung, yang membawa dampak empati kepada BUMD tersebut?.

Bagaimana pelayanan terhadap pelanggan air bersih dan bagaimana pengendalian konstruksi penyaluran air bersih yang kerap dikeluhkan air mengalirnya kecil, tidak jernih, kebocoran pipa dan sebagainya?.

Lalu bagaimana daya kreatifitas untuk meningkatkan layanan dan asupan tahunan bagi pemerintah daerah? Evaluasi kinerja para pemangku kepentingan yang ada di dalam BUMD sudah sangat perlu dilakukan secara intens dan berkelanjutan.

Penulis;
Safrudin -Pemerhati Sosial, dan Public Services.
Share:
Komentar

Berita Terkini