|
Menu Close Menu

Banyak Program Tak Terealisasi, Mahasiswa Nilai Kinerja Bupati Bekasi 'Memble'

Jumat, 18 Oktober 2019 | 17.30 WIB

inijabar.com, Kabupaten Bekasi -  Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Bekasi menilai kinerja Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja jeblok. Mereka juga menyebut Eka tidak serius bekerja.

"Selama kepemimpinan Eka Supria Atmaja kinerja Pemkab Bekasi cenderung lebih buruk jika dibandingkan dengan kinerja mantan Bupati yang kini tersandera Kasus Meikarta Neneng Hasanah Yasin,"ucap Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, Fakhri Pangestu pada inijabar.com, Jumat (18/10/2019).

Fakhri menjelaskan,  sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD pada TA 2017 sebesar Rp800 milliar, sedangkan TA 2018 SiLPA nya tembus Rp1,03 triliun. Padahal APBD ini adalah buah kesepakatan Bupati dengan DPRD sebagai representatif masyarakat Bekasi. 

"Pemkab Bekasi ini kan Event Organizer (EO) bertugas menjalankan Perda, dan Perda APBD ini adalah hasil Paripurna antara Bupati dan DPRD yang harus dijalankan sebagaimana mestinya, Apalagi hasil diskusi kami kawan-kawan kampus memprediksi SiLPA TA 2019 ini bisa Rp2 triliun mengalahkan APBD Kota Sukabumi, sebetulnya Pak Eka ini serius tidak jadi Bupati Bekasi?,"tanya Fakhri heran.

Senada  dikatakan Ahmad Baihaqi Ketua BEM STAI Nur Elghazi. Menurut dia, turunnya penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah bentuk ketidak becusan Bupati sebagai pucuk pimpinan Bekasi dan Sekda sebagai pucuk pimpinan birokrasi dalam memanajemen Pemerintahan.

"Bayangkan, sekitar 6 kursi kepala dinas kosong, belum lagi kabid dan kasi jumlahnya bisa puluhan. Hal ini dibiarkan berlarut. Bupati tidak memposisikan sebagai pejabat politik, kerjanya hanya menghadiri peresmian seperti gunting pita dan tanda tangan prasasti,"kata Ahmad.

"Sedangkan Sekda sebagai pembina PNS seharusnya mau dan mampu membina PNS. Reformasi Birokrasi di Bekasi seperti fiksi," sambungnya.

Dampak dari rendahnya penyerapan APBD dinilai dia, berakibat pada lambatnya pembangunan dan perbaikan infrastuktur serta program-program untuk masyarakat tidak bisa dirasakan langsung.

Dampak dari minimnya penyerapan APBD ini, sambung dia, adalah mangkrak nya pembangunan dan merangkak nya kesejahteraan masyarakat, karena banyak program kegiatan yang tidak terserap.

"Saya harap Bupati segera isi kekosongan jabatan dan tegas terhadap bawahan. Jadi Slogan Bekasi Baru dan Bekasi Bersih jangan hanya sebatas 'Iklan Kecap' saja," tegas Bali Fadil, ketua BEM STKIP Pancasakti.(mam)
Bagikan:

Komentar

<---PASNG IKLAN--->
<---PASANG IKLAN--->