inijabar.com, Jakarta- Juru bicara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Febri Diansyah diungkapkan dari 119 kepala daerah yang berurusan dengan KPK, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi penyumbang terbanyak. Data hingga 7 Oktober 2019.
Kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 kepala daerah, Jawa Tengah sebanyak 10 kepala daerah, serta Provinsi Sumatera Selatan 7 kepala daerah yang tersandung korupsi.
Dari 119 orang kepala daerah yang diproses KPK, 47 di antaranya dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4%," ujar Febri, Rabu (9/10/2019).
Berikut data 119 kepala daerah yang berurusan dengan lembaga antirasuah itu berasal dari 25 Provinsi.
Aceh 4 kepala daerah,
Bengkulu 3 kepala daerah,
Sumatera Selatan 7 kepala daerah,
Sumatera Utara 12 kepala daerah,
Sumatera Barat 1 kepala daerah,
Jambi 1 kepala daerah,
Lampung 4 kepala daerah,
Riau 6 kepala daerah,
Kepulauan Riau 4 kepala daerah,
Banten 4 kepala daerah,
Jawa Barat 14 kepala daerah,
Jawa Tengah 10 kepala daerah.
Jawa Timur 14 kepala daerah.
Kalimantan Selatan 1 kepala daerah, Kalimantan Tengah 2 kepala daerah, Kalimantan Timur 5 kepala daerah, Kalimantan Barat 1 kepala daerah,
Sulawesi Selatan 2 kepala daerah,
Sulawesi Tengah 1 kepala daerah,
Sulawesi Tenggara 6 kepala daerah,
Sulawesi Utara 4 kepala daerah,
Maluku Utara 3 kepala daerah,
Nusa Tenggara Barat 3 kepala daerah,
Nusa Tenggara Timur 2 kepala daerah,
Papua 5 kepala daerah.
