inijabar.com, Kota Bekasi- Memasuki triwulan IV ( Oktober - Desember 2019), penyerapan anggaran APBD Perubahan Kota Bekasi sebesar Rp. 6, 9 triliun lebih yang terdiri belanja tidak langsung Rp. 2, 6 triliun lebih dan belanja langsung atau belanja publik Rp. 4, 1 triliun lebih.
Pada triwulan IV ini total realisasi penyerapan anggaran, baik belanja tidak langsung dan belanja langsung mencapai Rp. 3 triliun lebih atau (44,07%).
"Khusus belanja langsung atau belanja publik harus terus dilakukan rasionalisasi dan evaluasi agar maksimal bisa direalisasikan di triwulan IV ini. Karena ini menyangkut pembangunan yang harus diwujudkan," jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo. Minggu (6/10/219).
Dari data yang berhasil dihimpun inijabar.com, Dinas Pendidikan yang mendapatkan pagu anggaran Rp. 1,5 triliun, realisasi mencapai Rp. 724 miliar lebih (44,76%). Dinas Kesehatan, pagu Rp. 575 miliar, realisasi Rp. 390 miliar (78,23%). RSUD dari pagu Rp. 580 miliar, realisasi Rp. 424 miliar (67,93%). Disbimarga & SDA pagu Rp. 801 miliar, realisasi Rp. 424 miliar (67,93%).
Distaru pagu Rp. 32 miliar, realisasi Rp. 14 miliar (55,03%,). Disperkimtan pagu Rp. 686 miliar, realisasi Rp. 263 miliar (37,93%). Dinas Pemadam Kebakaran pagu Rp. 79 miliar, realisasi Rp. 47 miliar ( 63,40%).
Satpol PP pagu Rp. 91 miliar, realisasi Rp. 58 miliar atau (60, 53%). Beberapa OPD seperti kecamatan dan SKPD rata rata penyerapan anggaran masih rendah.
Menurutnya, serapan belanja langsung atau belanja publik merupakan realisasi belanja keuangan daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah.
Belanja publik berhubungan langsung dengan hajat masyarakat seperti pembangunan berbagai infrastruktur perkotaan, pengadaan barang dan jasa serta belanja modal.
Dijelaskannya, perlu evaluasi dan rasionalisasi yang kongkrit terkait OPD/SKPD teknis yang tidak mampu melaksanakan kegiatan mengingat tahun anggaran sudah memasuki triwulan IV.
"Dilihat dari grafik PAD sudah signifikan. Berarti masih ada uang untuk melaksanakan kegiatan. Hanya perlu evaluasi dan rasionalisasi yang lebih riel," pungkasnya.(*)
