inijabar.com, Kota Bekasi- Terkait Fraksi Golkar yang tidak dapat komposisi AKD (Alat Kelengkapan Dewan) di DPRD Kota Bekasi, disikapi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
"Soal tidak dapat emang kenapa? Politik kan biasa. PDIP dipusat dulu 2014 juga gak dapat. Politik kan biasa," ungkap pria yang biasa disapa Pepen disela-sela usai sidang Rapat Paripurna, Senin (7/10/2019).
Pepen menegaskan, essensi kinerja DPRD adalah, legislasi, kontroling dan budgeting. Sehingga menurutnya, kegagalan Fraksi Golkar memperoleh kursi AKD tidak mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.
"Fungsinya sebagai lembaga legislasi, kontrol dan anggaran. Kita sama-sama bekerja, fungsi ini yang kita maksimalkan," ujarnya.
Kedudukan DPRD, kata dia, diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dengan regulasi tersebut, Pepen tak merisaukan partai pendukung koalisi dalam Pilkada 2018 lalu berbalik arah.
"Yang penting sekarang kinerjanya, mau sendiri (Fraksi Golkar) atau bersama. Kan alam UU Pemerintahan, ada legislatif dan eksekutif. Tidak ada istilah pengelompokan," tandasnya.(*)
