 |
| Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumaerheni |
Adanya surat perintah dari KPU RI kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan audit susulan kepada kepengurusan DPC R.Eko Setyo Parmono dan Sekretarisnya Tahapan Bambang Sutopo melalui Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Peddy H.F Dasuki.
"Iya, KPU Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat perintah kerja kepada KAP untuk melakukan audit susulan kepada LPPDK Partai Gerindra kepengurusan R. Eko.
Hal ini menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi.
Sesuai dengan surat dari KPU RI sebagaimana terlampir,"ungkap Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumaerheni saat dikofirmasi inijabar.com. Jumat (15/11/2019).
Soal banyaknya pertanyaan publik terkait caleg Gerindra yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye tapi diloloskan menjadi anggota dewan. Nurul bersikukuh bahwa dalam poin 4 bahwa dalam hal Partai Politik (Parpol) telah menyerahkan laporan dana kampanye maka caleg tidak bisa digugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai calon terpilih. Walaupun ybs tidak menyerahkan laporan dana kampanye pribadinya.
"Seluruh Parpol di Kota Bekasi termasuk Partai Gerindra telah menyerahkan menyerahkan laporan dana kampanyenya. Demikian juga caleg-calegnya telah menyerahkan laporan dana kampanye pribadinya,"tegas Nurul.
Hal berbeda dikatakan Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyahil, bahwa yang menyerahkan laporan hasil dana kampanye dari partai Gerindra hanya 24 Caleg dari 49 Caleg.
"Bertentangan dengan PKPU tentang tahapan proses pemilu,"ucapnya singkat.
Saat ditanya, bukankah kalau dilaksanakan audit susulan juatru membuktikan bahwa kedua nama tersebut tidak menyerahkan laporan dana kampanye.
"Iya,"jawab Ali singkat.(*)
