inijabar.com, Jakarta- Terkait keluar nya Surat Edaran (SE) Walikota Bekasi, Rahmat Effendi terkait penghentian Kartu Sehat (KS) berbasis NIK yang akan dihentikan awal Januari 2020, disikapi politisi Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar,SH.
Dirinýa meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI melakukan audit keuangan terhadap program KS berbasik NIK yang selama ini diterapkan oleh Pemkot Bekasi sejak tahun 2017.
"Tidak bisa asal dihentikan harus diaudit dulu .kita tidak tau apa dasar hukum penerbitan KS berbasis NIK,"ungkap Muslim pada inijabar.com. Jumat (6/12/2019).
Selain itu kata Muslim, bagaimana hasil audit penggunanaan dananya. Hal ini harus dilakukan sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat Bekasi.
"Kok tiba-tiba dihentikan dengan alasan agar tidak tumpang tindih,"ungkapnya heran.
Dengan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dikelola BPJS kesehatan.audit keuangan perlu dilakukan segera jika ada potensi penyalahgunaan keuangan dalam program KS berbasis NIK selama tahun 2017.
"Iya segera harus dilakukan itu pertanggung jawaban keuangan KS NIK,"pungkasnya.(*)
