inijabar.com, Kota Bekasi- Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda Peduli Banjir mendesak agar DPRD Kota Bekasi untuk membentuk Pansus untuk melakukan audit bantuan banjir di Kota Bekasi baik bantuan Provinsi Jawa Barat, bantuan Pemerintah Pusat dan anggaran APBD Kota Bekasi.
"Kami juga pihak yang terdampak banjir. Dan kami juga melakukan aksi sosial membantu korban banjir. Namun dengan banyaknya bantuan dari berbagai pihak. Kami meminta DPRD Kota Bekasi untuk membentuk Pansus untuk audit keuangan penanganan banjir di Kota Bekasi,"ucap Korlap aksi, Zulfikri Kurniawan dalam agitasinya di depan Gedung DPRD Kota Bekasi.
Mahasiswa asal Universitas Bhayangkara Bekasi tersebut juga menuntut DPRD untuk menyerahkan hasil Pansus Banjir ke BPK (Badan Pengelola Keuangan) RI.
Sementara, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak menegaskan, Kota Bekasi merupakan wilayah paling banyak terdampak banjir dengan jumlah korban juga paling banyak. Namun, kata dia, pihaknya sepakat agar pengelolaan anggaran banjir pun harus dilakukan secara transparan.
"Yah itu lah fungsi kami selaku wakil rakyat. Salah satunya fungsi pengawasan. Makanya kami sepakat dengan kawan-kawan. Dan kami bisa merekomendasikan ke BPK untuk audit pengelolaan dan penanganan musibah banjir,. Kalau perlu ke KPK,"ujar politisi asal Demokrat ini.
Senada dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H.Safril menjelaskan, lembaga DPRD tidak bisa mengaudit. Karena fungsi wakil rakyat tidak bisa mengaudit.
"Kami tidak punya kewenangan untuk mengaudit. Tapi kalau dirasa ada kejanggalan sudah layak BPK juga mengaudit nya,"tandas politisi asal PAN.(*)
