|
Menu Close Menu

LSM Nilai Anggaran Besar Tapi Antisipasi Pemkab Bekasi Penanggulan Bencana Tak Maksimal

Kamis, 02 Januari 2020 | 19.05 WIB

inijabar.com, Kabupaten Bekasi - Curah hujan yang tinggi membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi mengalami banjir setiap tahunnya. hal tersebut menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kompi kepada Pemkab Bekasi yang tidak tangkas dalam mengantisipasi banjir di wilayahnya. 

Ketua Kompi Ergat Bustomi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat mempersiapkan pencegahan sejak dini. Pasalnya menurut dia dengan besaran anggaran mencapai hampir Rp. 2 milyar dapat mendeteksi dan mempersiapkan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.

"Seharusnya Pemkab lebih cekatan dalam mempersiapkan terjadinya bencana alam seperti banjir, dengan anggaran program pemenuhan.logistik dan peralatan penanggulangan bencana anggaran Rp 1.748.000.000 pemerintah dapat meminimalisir terjadinya banjir di Kabupaten Bekasi," jelasnya kepada awak media, Kamis (02/01/2019).

Lanjut Ergat dengan adanya warga korban meninggal diakibatkan longsor yang terjadi di Kecamatan Cikarang Selatan, itu merupakan Kegagalan pemerintah untuk memberikan informasi dini kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.

"Kegalalan Pemkab dalam penanggulang bencana dengan dibuktikannya ada korban jiwa dikarenakan terkena longsor," sesalnya. 

Tidak hanya disitu saja Ergat menyoal Dinas Sosial mengenai penanganan rehabilitasi perlindungan sosial korban bencana alam pasca bencana banjir.

Dia mempertanyakan layanan dukungan psikososial yang memang sudah dianggarkan. Bukan hanya penangan bencana saja, tetapi juga yang perlu dilakukan Pemkab Bekasi layanan dukungan psikososial untuk para korban banjir itu seperti apa?

"Jangan - jangan dianggarkan tidak dilakukan. Padahal itu termasuk anggaran bantuan penanganan rehabilitasi perlindungan sosial korban bencana alam pagu anggaran yang Rp 736.005.000 tahun 2019," ujarnya.

Dia menambahkan Pemkab Bekasi harus mengevaluasi Dinas terkait agar tidak terulang kembali.

"Bila perlu di tambahkan lagi anggran untuk penanggulangan bencana dan di anggarkannya kembali rehabilitasi pasca bencana oleh Dinsos," tutupnya.(mam)
Bagikan:

Komentar