inijabar.com, Subang- Sebanyak tiga fraksi di DPRD Subang mengusulkan hak Interplasi atas gagalnya Pemkab Subang dalam membayar sisa pembayaran proyek pekerjaan tahun 2019. Lain hal dengan sikap Fraksi PKB yang ogah melakukan sikap mendukung Interplasi.
Menurut anggota Fraksi PKB Ali Mukadas kepada wartawan, mengatakan, dengan adanya usulan hak interpelasi yang digagas oleh tiga Fraksi yakni Golkar, Nasdem, dan Gerinda.
Fraksi PKB masih menunggu hasil dari kunjungan unsur pimpinan DPRD yang hari ini sedang berkunjung ke Menteri Dalam Negeri terkait Pemda belum melakukan pembayaran Rp51 milliar kepada rekanan Pemborong yang telah melaksanakan pekerjaan ditahun 2019.
Saat ini Wakil Ketua DPRD Subang dari Fraksi PKB, Lina Marlina sedang ikut ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, dan BPKP. PKB abstain dan tidak menentukan sikap, karena ini disinyalir ada kepentingan politik, padahal PKB bukan partai pengusung Koalisi Jimat Akur.
Sementara fraksi lain di DPRD Subang, yang juga mengikuti jejak PKB antara lain Fraksi PAN, Demokrat, PDI Perjuangan, PPP.
Sedangkan fraksi yang konsisten melakukan hak interpelasi terkait gagalnya eksekutif dalam pengelolaan keuangan, antara lain, Fraksi Golkar dengan jumlah kursi 9 Kursi, Gerindra jumlah kursi 6 dan Nasdem dengan 6 kursi.
Jika digabungkan ketiga fraksi tersebut sudah memenuhi kuorum (batas minimal jumlah paripurna) untuk melakukan Hak interpelasi gagal bayar Pemkab Subang kepada rekanan pemborong.(*)
