|
Menu Close Menu

Reses di Bojong Menteng, IHT Didesak Hapuskan Sistem Zonasi, Ini Jawabannya

Sabtu, 29 Februari 2020 | 16.19 WIB

inijabar.com, Kota Bekasi- Reses kedua Anggota DPRD Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung (IHT) dilaksanakan di Rt06 Rw02 Kelurahan Bojong Menteng pada Sabtu (29/2/2020). Dalam acara tersebut IHT dicecar soal keberadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu hanya ada satu SMP negeri yakni SMPN 8 Kota Bekasi.

"Sekolah di Kelurahan Bojong Menteng hanya ada SMPN 8. Kami meminta Pak Ibnu Hajar Tanjung perjuangkan agar sistem zonasi dihapus saja karena tidak adil karena Bojong Menteng sangat luas persaingan jalur zonasi warga tidak bisa masuk di SMPN 8 meskipun anak kami nilainya tinggi,"ungkap Herman salah satu warga Bojong Menteng.

Sementara itu, Sumiah kader Posyandu Sarikaya Rt04/03 mempertanyakan insentif bagi kader Posyandu yang belum cair hingga saat ini.

"Saya mewakili kader Posyandu di RW02 Bojong Menteng menginginkan bangku. Juga terpenting soal insentif untuk kader Posyandu.bagaimana kelanjutanya,"tanya Sumiah.

Masih di acara yang sama Yusuf Maulana warga Rt03/02 Kelurahan Bojong Menteng meminta aspirasi terkait K3 (Kebersihan, Kesehatan, Keamanan).

"Kami minta diperjuangkan tambahan gerobak sampah, baktor, Poskamling, serta alat-alat kebersihan,"ucapnya.

Menjawab aspirasi warga Bojong Menteng, politisi asal Gerindra ini menyoroti soal masalah SMP Negeri karena sudah disebut sudah ada lahan nya di Rt 5 Rw 02 tentunya sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan hal tersebut.

"Sistem Zonasi itu kebijakan Pemerintah Pusat. Dan mengenai sekolah negeri kan sudah ada lahannya di RT 05 RW 02 Kelurahan Bojong Menteng seluas 1 hektar lebih. Itu tentunya akan saya perjuangkan untuk pembangunan gedung SMPN nya dengan bekerjasama jajaran pemerintahan. Karena sesuai dengan Undang undang 1945 setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan,"ujar IHT.

Terkait anggaran untuk RT, RW, Marbot Masjid, dan Posyandu. Pemkot dan DPRD Kota Bekasi sudah menganggarkan sebesar Rp5.6 trilyun yang dianggaarkan pada tahun 2020.

"Kami sudah perjuangkan sedangkan honor kader Posyandu 5,500.000 se tahun per orang,"jawabnya.(*)
Bagikan:

Komentar