 |
| Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafiedz |
"Saya menilai jatah kuota 54 ribu kepala keluarga calon penerima bantuan Pemprov Jabar terlalu sedikit dibanding jumlah penduduk Kota Bekasi. Ini bisa menimbulkan kecemburuan diantara warga. Dan ujung-ujung nya nanti Ketua RT atau Ketua RW yang disalahkan masyarakat, jika misalkan satu RW mengusulkan 50 KK tapi yang direalisasi cuma 10 KK pasti bisa kusut itu teknis pembagiannya di lapangan,"ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiedz. Rabu (8/4/2020).
Dia menceritakan, sebagai Ketua RW dilingkungannya, dia diminta menyerahkan data warga yang akan dapat bantuan dan dalam waktu 3 hari data sudah harus diserahkan ke Kelurahan.
"Saat itu saya menolak, saya suruh aja pihak kelurahan yang mendatanya. Karena dengan syarat kelompok keluarga yang bakal menerima versi Pemprov Jabar sulit. Kan sekarang semua terkena dampak wabah corona. Kenapa tidak dibagikan kesemua warga. Khawatirnya nanti kita pengurus RW yang disalahkan warga. Jika yang satu dapat yang lain tidak dapat,"beber Muin.
Politisi asal PAN ini menyebut, kenapa bantuan Pemprov Jabar harus dalam bentuk sembako, kenapa tidak uang tunai semua nya.
"Kan secara teknis ketika sembako itu datang ke kelurahan harus diangkut lagi dan distribusikan ke rumah-rumah warga penerima. Nah ini jadi beban bagi pengurus RW dan RT. Kalau dalam bentuk uang kan lebih mudah distribusinya. Dan bukanya curiga bisa saja anggaran sembako senilai Rp350 ribu ketika dicek tidak senilai itu bisa dibl bawah itu. Karena alasan ada biaya operasional dan lainnya,"tutur Muin.
Sekedar diketahui, Pemprov Jabar telah mengumumkan akan memberikan bantuan bagi keluarga miskin dan rentan miskin se Jawa Barat, dan Kota Bekasi mendapat kuota sebanyak 54 ribu KK.(*)
