 |
| Ketua DPC PPP Kota Bekasi H. Solihin |
Menurut dia, sebaiknya prioritas untuk mereka yang tercatat sebagai ODP (orang dalam pengawasan) yang mendapat bantuan tersebut sebelum ke warga miskin. Karena mereka itu kan wajib isolasi di rumahnya. Jadi kewajiban pemerintah harus mencukupi kebutuhan pangan merek.
"Saya sarankan sebaiknya prioritas yang ODP dulu. Mereka inilah yang diisolasi mandiri di rumah harus disiapkan pangan nya,"ujar pria yang akrab disapa Gus Sol. Rabu (8/4/2020).
Dia juga setuju kalau pemberian bantuan Pemprov Jabar tidak berbentuk sembako. Karena secara teknis akan bermasalah.
"Kenapa sih ga langsung uang cash aja. Jadi full Rp500 ribu dalam bentuk tunai kan lebih gampang mengirimkannya ke penerima bisa melalui rekeningnya langsung,"saran Solihin.
Dia juga meminta Dinas Sosial Kota Bekasi transparan soal data warga calon penerima bantuan. Jangan sampai ada permainan data dan akhirnya menimbulkan konflik di masyarakat.
Terpisah saat dikonfirmasi Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Ahmad Yani terkait data calon penerima bantuan malah memberikan nomor selular jajaran di bawah nya yakni Kabid Penanggulangan Masyarakat Miskin Dinsos Kota Bekasi Yeni Suharyani.
"Ke bu Yeni aja biar pas dia liding sektor nya,"ujar Kadinsos dengan memberi nomer kontak yang dimaksud.
Namun ketika dihubungi Kabid penanggulangan masyarakat miskin Dinsos kota Bekasi Yeni Suharyani malah lempar ke Kadis Dukcapil Kota Bekasi.
"Wa alaikm salam, mohon maaf bapak bisa konf ke ketua Bansos kota Bekasi, insya Alloh beliau dapat memberikan informasi yang jelas. Kadis dukcapil sekarang pak Topik,"jawab Yeni.(*)
