inijabar.com, Subang- Kacaunya regulasi dan pendataan bantuan sosial (bansos), membuat masyarakat bahkan pejabat dari mulai RT, RW, Kepala Desa, bahkan Bupati di Indonesia mulai berani memprotes pemerintah pusat dan provinsi melalui video yang akhirnya viral di media sosial.
Seperti yang dilakukan seorang Kepala Desa Jalan Cagak Kabupaten Subang Indra Zainal Alim mengeluarkan uneg-uneg nya dalam sebuah video yang beredar luas di masyarakat (viral) baik melalui media sosial, maupun melalui grup whatsapp.
Dalam.video tersebut Kades membawa seorang ketua RT, ketua RW, dan ketua dusun. Persoalan yang diangkat soal carut marutnya data yang dimiliki Kemensos dan berakibat pembagian bansos dari pemerintah tidak merata.
Indra Zainal Alim dengan mengenakan baju dinas nya memprotes Jokowi, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Dirinya protes lantaran instruksi penggunaan data penerima bansos berubah-ubah. Hal inilah yang membuat Indra sebagai Kades geram dan kesal, karena tidak sinkronnya instruksi di setiap hierarki pemerintahan.
Saat dikonfirmasi, Indra membenarkan video tersebut. Dia meminta kepada pemerintah agar saat mengeluarkan kebijakan dihitung terlebih dahulu.
"Kami kepala desa itu merasa kebingungan ketika turun beberapa kebijakan. Awal kebijakan itu turun bahwa Pak Gubernur mengatakan bahwa yang terimbas COVID-19 akan melahirkan misbar, miskin baru. Artinya klasifikasi miskin baru ini kan banyak. orang yang di-PHK dari kerjaannya karena diberhentikan di pabrik itu termasuk misbar, itu kehilangan pekerjaan," jelasnya. Senin (27/4/2020).
Dia menambahkan, timnya telah melakukan pendataan terlebih dahulu setelah ada kebijakan soal bansos. Namun, pendataan yang dia lakukan kemudian tak berguna, lantaran ada perintah dan instruksi untuk menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah pusat.
"Kami data melalui RT dan RW hampir semua warga kami kumpulkan. Kami tidak tahu kuotanya berapa untuk desa kami, kami ambil serabutan terkait COVID-19 ini," jelasnya.
"Kemudian turun lagi kebijakan bahwa ini nanti didata kembali Kemensos, kemudian dari kabupaten juga dan provinsi. Setelah kami ambil data semua, berubah semua lagi, kami masukan yng terimbas COVID-19. Nah, setelah terkumpul dimentahkan lagi yang mendapatkan bantuan itu sesuai dengan DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dulu disebut BDT," jelasnya.
Untuk itu, ia meminta khususnya ke Ridwan Kamil agar tak gembar-gembor terlebih dahulu soal bansos. Sehingga masyarakat tidak berharap-harap cemas, mendapatkan atau tidak.(*)
