|
Menu Close Menu

Waduh, Data Bansos Dari Jabar Diprediksi Bisa Makin Bikin Ketua RT/RW Puyeng Tujuh Keliling

Sabtu, 18 April 2020 | 09.17 WIB

inijabar.com, Kota Bekasi- Carut marut terkait pendataan calon penerima bantuan sosial terdampak covid 19 baik dari Pemprov Jawa Barat, ataupun Pemda Kota Bekasi membuat perdebatan diantara pejabat terdepan seperti lurah dengan para ketua RW.

Lalu ketua RW dan RT yang sampai berdebat sengit dengan warganya yang merasa tidak kebagian sembako tahap pertama yang berasal dari bantuan Pemkot Kota Bekasi.

Menyikapi hal tersebut Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Hj. Mafriningsianti menyesalkan konflik hampir di semua RW di Kota Bekasi antara warga dengan para ketua RT dan RW justru ribut soal bantuan sosial berupa sembako.

"Saya tak usah angkat nilai sembakonya yang kabarnya tidak sesuai nilainya dari yang dijanjikan Pemerintah Kota Bekasi . Bagi saya yang penting adalah si penerima adalah yang memang berhak,"ucap wanita yang juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi. Sabtu (18/4/2020).

Soal data warga non DTKS yang ada di website milik Pemkot dianggap terlalu detail sampai mencantumkan nomor KK dan nomor KTP sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak atau lembaga jasa keuangan.

Hj Evi menegaskan, untuk transparansi agar masyarakat yang belum terakomodir bisa terpantau. Namun prinsip menjaga data kerahasiaan pribadi menjadi mutlak dilakukan oleh Pemkot Bekasi.

"Naah itu dia, spirit keterbukaan agar masyarakay ikut mengawal itu sudah benar. Tapi sebaiknya data detail penerima di keep (disimpan) pihak berwenang misal dinsos atau pihak kecamatan atau kelurahan. Misalnya nama dan wilayah tempat tinggalnya saja yang dimunculkan. Nanti repot kalau ada warga tiba-tiba disuruh bayar tagihan angsuran sesuatu yang dia tidak pernah merasa mengajukan aplikasi pinjaman atau kredit sesuatu,"ungkapnya.

Sebelumnya diinformasikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi sudah membagikan bantuan sosial berupa sembako rata-rata per kelurahan sebanyak 357 bungkus yang telah dibagikan ke warga nya.

Untuk bansos yang dari Pemprov Jabar baru turun 1000 paket dan itu langsung ditetapkan penerima nya termasuk datanya oleh Pemprov Jabar senidiri yang kuota untuk Kota Bekasi ditetapkan sebanyak 54 ribu.

Dan ini pun rawan kisruh juga nantinya karena data warga tanpa melalui proses usulan karena mengambi dari data DTKS.(*)
Bagikan:

Komentar