Dengan adanya aturan tersebut, kiranya visi juara hanya ocehan belaka, atau visi menjadi daerah religius hanyalah wacana.
Miris sekali, dengan adanya peraturan gubernur yang mengancam, lalu ditambah lagi pemerintah lokal yang tidak sanggup untuk memfasilitasi keberlangsungan pesantren,
Dibantu tidak, tetapi malah dipidanakan dan dibiarkan begitu saja.
Berkaitan dengan sejarah pesantren, bahwa pemerintah tidak bisa mengatur pesantren, karena nomenklaturnya bukan sesuatu yang bisa dikontrol oleh pemerintah, maka dari itu posisinya tidaklah strategis dalam konteks controlling.
Karena pesantren berdiri secara mandiri menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tidak ditopang oleh pemerintahan.
Namun ternyata, fakta tersebut diporakporandakan dengan adanya surat keputusan gubernur dan tidak sanggup nya pemerintah lokal untuk membantu.
Cacat logika kiranya, apapun yg dilakukan pesantren itu mandiri, namun tiba2 ada ancaman dan dibiarkan.
Perlu diketahui bahwa nomenklatur pesantren itu masuk dalam non-formal, konsekuensinya apa, pemerintah belum menempatkan sebagai mitra strategis bagi proses-proses pengembangan.
Ketika pesantren di tuntut untuk banyak hal, tetapi nomenklaturnya itu masih non-formal, dan bukan mitra strategis, itu kan cacat logika, cacat moral, cacat etika, maka sebaiknya pemerintahan harus tau diri, konsekuensinya membebaskan pesantren untuk melakukan aktifitas yang tidak diatur oleh pemerintahan, dan jangan disalahkan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Karena sejak awal pesantren itu masuk non-formal dan tidak bisa d atur oleh pemerintah, tetapi itu bukanlah solusi terbaik.
Maka solusi terbaiknya apa, benahi dulu nomenklautur pesantren, lalu posisikanlah pesantren sebagai mitra strategis pembangunan, dan kalau ingin strategis lagi maka bantulah pesantren di dalam wilayah pengembangan pendidikan.
Pesantren bisa dijadikan partner strategis pemerintah dalam pengembangan pendidikan karakter, sebagai aktor strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pendidikan.
Meskipun nomenklaturnya non-formal tetapi tetap harus terperhatikan mestinya.
Bahwa di dalam RAPBD pesantren itu termasuk di dalam nomenklatur pendidikan non-formal, sementara didalam rumpun pendidikan non-formal bukan hanya berkaitan dengan pesantren, tetapi seperti pelatihan-pelatihan, atau hal-hal lainnya di luar sekolah-sekolah formal.
Memang kami memahami akan keterbatasan anggaran di tingkat wilayah ataupun lokal, namun mengingat bahwa pesantren merupakan asset peting.
Otomatis dengan anggaran yang kecil, ditambah lagi itu dibagi untuk beberapa segmen lainnya, dalam hal ini otomatis pesantren bukan atau belum menjadi aktor stretegis bagi pengembangan SDM.
Pesantren hari ini di mata pemerintahan kabupaten atau provinsi itu baru ataupun hanya menjadi aktor-aktor politis saja, pesantren itu hanya dipandang sebagai mitra politis, belum kiranya dipandang atau diposisikan sebagai mitra strategis.
Konsekuensinya apa, kalau pesantren hanya dijadikan sebagai mitra politis, maka secara politik pesantren katakanlah akan diberi bantuan, khususnya ketika masa pandemi ini.
Sementara itu yang kalah secara politik, ya sudah dia akan tersingkirkan.
Tetapi jika pesantren itu diposisikan oleh pemerintah sebagai mitra strategis, dalam hal ini pengembangan SDM, tidak akan terkait kiranya dengan kemenangan atau kekalahan politik, karena diposisikannya sebagai mitra stategis untuk pengembangan kabupaten Ciamis yang lebih baik, atau bahkan untuk jabar yang lebih juara.
Dalam nomenklaturnya pesantren itu termasuk pada non formal, lalu dalam non-formal itu sendiri dibagi-bagi lagi menjadi beberapa segmen.
Maka di sini saya memahami bahwa pesantren hanya sebagai mitra politis saja, melainkan bukan merupakan mitra strategis bagi pemerintah.
Sementara itu ketika dilihat dalam konteks politik, pesantren kiranya sangatlah begitu berjuang. Tetapi jika dalam konteks pada saat situasi seperti ini, yaa begitulah realitasnya seperti tidak terperhatikan.
Maka dari itu, dengan merubah paradigma dari mitra politis menjadi mitra strategis ini tidak akan pandang bulu, siapa menang dan siapa kalah, karena pesantren telah diposisikan sebagai mitra strategis dari pada pemerintah.
Jika memang SDM ingin berkembang lebih baik, maka jadikanlah pesantren sebagai mitra strategis, bukan sebagai mitra politis.
Makanya rubah paradigmanya, kalau menempatkan pesantren sebagai mitra strategis, maka invest lah di pesantren, inventasi disini dalam konteks invest strategis, bukan invest yang politis yang hanya musiman untuk 5 tahun kedepan, tetapi dalam konteks pengembangan pendidikan.
Pemerintah hari ini berani memberikan investasi di ruang kesehatan dengan memberikan mayoritas ataupun persentase yang sangat besar di wilayah kesehatan.
Investlah di pesantren, karena inilah yang merupakan investasi jangka panjang, yang berbicara tentang masa depan manusia.
Bukan hanya berbicara tentang kesehatan.
Sudah jelas besar anggarannya dalam hal kesehatan, ditambah lagi covid ini, sementara itu pesantren termasuk pada nomenklatur non-formal, kemudian dibagi-bagi lagi dengan beberapa sektor, yaa mau bagaimana akan lebih baik.
Sementara itu melihat dari pada visi misi jawabarat yang serba juara, seperti pesantren juara, ataupun visi misi ciamis, yakni menjadi kabupaten yang religius. Visi ciamis di tahun 2025 itu pondasinya ialah iman dan taqwa.
Tetapi siapakah aktor-aktor yang akan memupuk iman dan taqwa itu.
Kalau kita berbicara visi jangka panjang provinsi jabar atau kabupaten ciamis, artinya superstruktur yang berusaha dijadikan pondasi masyarakat ciamis ialah iman dan taqwa,
Sejahtera itu mengacu pada konteks masyarakat yang beriman dan bertaqwa, lalu kemandirian itu landasan ideologisnya adalah iman dan taqwa.
Seharunya sektor-sektor yang bergerak di wilayah-wilayah itu mestinya terperhatikan dong. Bantu dan fasilitasi lah pesantren, agar jabar tetap juara dan ciamis lebih baik.
Penulis; Irsal Muhammad
Ketua PC PMII Ciamis
