inijabar.com, Kota Bekasi- Ketua Pansus 6 LKPJ (Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban) H.Sodikin menjelaskan,
Pansus LKPJ adalah pansus yang secara khusus diamanatkan oleh undang undang yaitu PP No 13 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD.
Politisi asal Partai Demokrat ini menambahkan, ruang lingkup pembahasanya adalah seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain adalah arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro baik pendapatan maupun belanja,dan urusan desentralisasi dan pembantuan.
"Dalam pembahasan Pansus 6 LKPJ secara terus menerus melakukan rapat dengan seluruh OPD dan juga melakukan uji petik ke lapangan, karena kami ingin dalam memberikan penilaian dan rekomendasi nanti secara obyektif,"tutur H.Sodikin pada inijabar.com. Rabu (17/6/2020) malam.
Selain itu, kata dia, Pansus 6 juga melakukan konsultasi ke BPKP Provinsi Jawa Barat.
"Alhamdulillah kita diterima langsung oleh Kepala BPKP Proninsi Jawa Barat Pak Mulyana,"ucapnya.
Pria yang akrab disapa bang jek ini juga menyatakan, berdasarkan hasil rapat dan sidak lapangan Pansus 6 memberikan catatan, rekomendasi dan bahkan apresiasi.
Pada komponen pendapatan secara keseluruhan tahun 2019 sebesar Rp5.9 Trilyun lebih atau 85.28% dari target yang di rencanakan sebesar Rp6.9 Trilyun lebih, yang terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp2.4 Trilyun lebih atau 72,99% dari target sebesar Rp3.3 Trilyun lebih.
Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3.5 Trilyun lebih atau sebesar 96.55% dari target sebesar Rp3.6 Trilyun lebih. Dan silpa tahun 2019 sebesar Rp490 milyar lebih.
"Atas tidak tercapainya target PAD..pansus 6 merekomendasikan agar Perencanaan pendapatan dan belanja dihitung secara cermat..dengan mengacu kepada real pendapatan,"paparnya.
"Di Dinas Pendidikan masih ada 10 sekolah SMP USB yang masih numpang tidak memiliki gedung sendiri,"ucapnya.
"Kami merekomendasikan Disdik untuk segera mencari lahan untuk membangun sekolah baru,"ujarnya.
Soal RSUD Kota Bekasi, H.Sodikin menuturkan, kondisi RSUD sudah sangat baik tapi over load, rata-rata pengunjung per hari 1000 pasien.
"Makanya Pansus 6 merekomendasikan agar Dinkes secara serius untuk memaksimalkan pelayanan rumah sakit tipe D dan meningkatkan ke RS.Tipe C, agar pelayanan tidak terkonsentrasi ke RSUD,"ujar H.Sodikin
Terkait masalah banjir, sambung dia, pembuatan Polder air, drainase, kemudian ada bangunan yang msih mangkrak, ini harus segera dilanjutkan pembangunanya.
"Selain itu terkait persoalan sampah kemudian pasar. Pansus 6 merekomendasikan agar pemerintah Kota Bekasi membentuk BUMD,"katanya.
"Kemudian soal UMKM, Koperasi, dinas pemuda dan pariwisata. UMKM harus diberdayakan, seni dan budaya. Kami merekomendasikan agar membangun gedung seni dan budaya, membangun gedung sentra UMKM serta memfasilitasi pemuda membangun sarana olah raga,"ujarnya.
Pertamanan dan ruang publik selain dilengkapi dengan hotspot juga merekomendasikan penambahan armada kebakaran dan perbaikan layanan Publik bagi masyarakat.
Pansus 6 juga mendorong agar menyelesaikan pemisahan Aset PDAM dan pembentukan Holding untuk PD Migas.
"Pansus LKPJ juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap (PMPTSP) yang sudah membuka pelayanan satu pintu di Mal BTC, di Plaza Cibunur dan Mal Pondok Gede,"tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi RSUD kota Bekasi yabg kondisi dan pelayananya baik.
Catatan Pansus 6 di Dinas Sosial yang sudah membangun rumah singgah bagi anak terlantar dan urusan sosial kemasyarakatan sudah baik.
Pansus 6 mengpresiasi juga kepada BPRS Patriot yang sudah mendapatkan predikat terbaik tingkat nasional dan banyak membantu UMKM di kota Bekasi.
"Secara keseluruhan Kebijakan Pemkot Bekasi yang tergambar di LKPJ. Thn 2019..dari aspek indikator ekonomi makro dari aspek Perekonomian, Kesehatan, Pendidikan, ketenagakerjaan, Ginirasio yang digambarkan oleh produk domestik regional dan bruto dari tahun ke tahun di semua sektor meningkat.dan capaian Indikator Pembangunan Manusia( IPM) thn 2018 sebesar 81,04 yang merupakan IPM tertinggi kedua di Propinsi Jawa Barat,"terang Sodikin.
Pansus LKPJ, sambung dia, memberikan apresiasi yang se-tinggi-tingginya kepada Wali Kota Bekasi atas keberhasilanya.
"Namun kami juga meminta agar rekomendasi Pansus 6 LKPJ Walikota Bekasi juga.di tindak lanjuti,"ujar Sodikin.SH.(*)
