|
Menu Close Menu

Soal Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Harusnya Pemkot Maksimalkan Perda Kota Bekasi No 6 Tahun 2012

Selasa, 30 Juni 2020 | 19.48 WIB

inijabar.com, Kota Bekasi- Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah yang sudah masuk dalam Prolegda DPRD Kota Bekasi dan telah dibentuk Pansus 8.

Raperda tersebut dinilai serupa tapi tak beda dengan Perda Kota Bekasi no 6 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintahan Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga. 

Dalam Perda no 6 tahun 2012 tersebut termaktub soal teknis kerjasama baik dengan perseorangan atau lembaga/organisasi termasuk jenis kerjasama. 

Ketua Bamperda DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang sendiri menyatakan, Raperda Penyelenggaraan Kerjasama Daerah tersebut merupakan usulan dari Pemkot Bekasi.

"Iya itu kan sudah masuk Prolegda dan sudah dibentuk Pansus 8 tentang kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Dan itu usulan DPMTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),"ucap politisi asal PDI Perjuangan ini. Selasa (30/6/2020). 

Saat ditanya arah Raperda tersebut akan dibawa kemana, Nico menjelaskan, secara teknis akan dibahas dan dikaji di Pansus 8.

"Kan soal teknis termasuk jangka waktu dan sebagainya terkait kerjasama akan dikaji dengan teman-teman di Pansus 8,"tandasnya. 

Namun demikian, Nico membenarkan dalam Raperda Penyelenggaraan Kerjasama Daerah yang disodorkan ke pihaknya ada banyak kekeliruan dalam rujukan hukumnya. 

"Iya saya lihat ada yang salah juga itu (draft Raperda),"tegasnya. 

Temuan di dalam klausus Menimbang tertulis Undang Undang nomor 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kota Bekasi di Jawa Barat (lembaran negara Republik indonesia tahun 2012). Seharusnya UU no 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamdya Bekasi.

Selain itu ditulis bahwa Perda nomor 6 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kerjasama daerah dengan pihak ketiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga harus diganti. 

Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah hingga kini belum ada PP revisi atau terbaru. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) Latief Mahfudin mensarankan sebaiknya dikaji kembali pembuatan Raperda terkait kerjasama daerah dengan pihak ketiga. 

"Jika memang ada yang sejenis tinggal direvisi (dirubah) saja, Perda yang sudah ada tinggal tingkatkan pengawasan dan implementasinya. Tidak perlu bikin Perda sejenis,"saran Latief.(*)
Bagikan:

Komentar