"Kami mulai hari ini membuka posko Advokasi dan Pengaduan berkaitan denga PPDB Online tahun 2020 di Kota Bekasi. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan advokasi silahkan laporkan ke kami,"ucap Dadan pada inijabar.com. Jumat (3/7/2020).
Melihat banyak indikasi kejanggalan dari sistem PPDB Online dari masalah Zonasi, usia siswa hingga nilai prestasi yang banyak dirasakan kurang adil oleh sebagian orang tua calon siswa.
"Harapan kami agar setiap siswa di Kota Bekasi tidak kehilangan kesempatan terbaiknya untuk belajar. Kami juga berharap dengan adanya advokasi dan Pengaduan terkait PPDB Online ini Pemerintah Kota Bekasi bisa menanggapi dengan serius setiap permasalahan terkait PPDB Online,"ucap Dadan.
Terlebih dari sisi sistem Zonasi dimana tidak boleh ada hak yang dilanggar dan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar karena pada dasarnya tugas pemerintah adalah memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang berkwalitas secara adil.
"Output dari Advokasi dan Pengaduan dari masyarakat Kota Bekasi kami akan tembuskan ke Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini yang bertanggung jawab terkait PPDB Online adalah dinas Pendidikan Kota Bekasi, jika memang didapati ada kesalahan atau kejanggalan yang dilaporkan kami akan meminta pertanggung jawabannya dengan segera sehingga tidak ada hak anak usia sekolah yang dilanggar dalam sistem PPDB Online tahun 2020 khusunya di Kota Bekasi,"tandasnya.
Masyarakat yang ingin mengadukan kasusnya diminta membawa Identitas orangtua siswa KTP Kota Bekasi, data calon siswa/Siswi, Bukti-bukti kejanggalan untuk waktu kejadian yakni selama pelaksanaan PPDB Online 2020 di Kota Bekasi.
Ini alamat yang bisa dihubungi
Jalan Pulau Bangka II No. 209 Perumnas III Kota Bekasi, Jawa Barat.(*)
