|
Menu Close Menu

BKPSDM Cirebon Nilai Soal Kebocoran Laporan PAD Oleh Staf Ahli Tak Sesuai Perbup

Selasa, 28 Juli 2020 | 21.32 WIB

inijabar.com, Kabupaten Cirebon- Laporan dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Abraham Muhammad, dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang fungsi, tugas pokok dan tata kerja sebagai staf ahli Bupati.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Iis Krisnandar, melalui Kabag Humas Pemkab Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, berdasarkan Perbup Cirebon Nomor 95 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati,

Dalam Perbup itu menurut Nanan, mengatur ketentuan tentang posisi staf ahli sebagai unsur staf pembantu Bupati yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

"Artinya,dalam melaksanakan tugasnya, staf ahli memiliki kewajiban untuk melaksanakan kajian, koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah," kata Nanan. Selasa (28/7/2020).

Selain itu, kata dia, staf ahli juga memiliki tugas dan fungsi, untuk memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati yang berujung pada telaahan secara konseptual dan sistematis guna pemecahan masalahnya.

"Kalau memang temuan tersebut berdasarkan hasil kerja staf ahli, maka kalau mengacu kepada ketentuan seharusnya dilaporkan dulu ke bupati," kata Nanan.

Nanan memastikan, bahwa Bupati Cirebon dan juga Pemerintah Kabupaten Cirebon, menolak keras adanya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi. 

Ia juga menuturkan, jika apa yang disampaikan Abraham itu benar, maka itu merupakan salah satu tugas staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan untuk mencarikan solusi yang tepat.

Walaupun kasus ini merupakan tugas Abraham, namun menurut Nanan, dalam pemerintahan pastinya memiliki keterkaitan dengan perangkat daerah lainnya. Sehingga seharusnya, ada koordinasi untuk bisa menemukan solusi yang disepakati bersama-sama.

Hal ini untuk bisa menciptakan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bersih dan bebas dari korupsi.

"Tugas staf ahli itu ya memberikan telaahan dan pertimbangan, serta urun solusi. Namun langkahnya, harus sesuai dengan tata kerja yang sudah di atur," kata Nanan. (Fii)
Bagikan:

Komentar