inijabar.com, Kota Bekasi- Musda DPD Golkar Kota Bekasi semakin memanas seiring ditolaknya discresi yang diusulkan Rahmat Effendi untuk maju kembali memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Penolakan discresi tersebut berimbas pada mundurnya jadwal Musda yang dijadwalkan tanggal 26 Juli 2020 menjadi tanggal 6 Agustus 2020.
Beberapa Ketua PK (pengurus kecamatan) mengaku sudah mendapat intimidasi dan akan dimakzulkan melalui pengurus Golkar tingkat kelurahan yang diduga ada intervensi camat dan lurah agar mendukung Ade Puspitasari.
"Kok jadi kami diintimidasi. Kami belum tahu visi misi Ade Puspitasari. Kenapa kami harus dipaksa untuk mendukungnya. Kami minta aparatur birokrasi (ASN) untuk masuk ke konstalasi Musda Golkar,"ungkap Ketua PK Golkar Bantargebang Suciyati Suryadi saat dikonfirmasi. Kamis (23/7/2020).
Sementara itu, Ketua SC (Steering Committee) Musda Golkar Kota Bekasi Maryadi saat dihubungi terkait konstalasi Musda tidak merespon.
Adapun beberapa Pengurus Kecamatan (PK) yang diduga diintimidasi oleh Lurah dan Camat diantaranya Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, Mustikajaya, Rawalumbu, Jatisampurna, Medan Satria. Suci Suryadi, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Bantargebang DPD Partai Golkar Kota Bekasi. H. Nirman, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Pondok Melati. Nasim, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Mustikajaya. Rantisan, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Rawalumbu. H. Suryo Harjo, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Medan Satria. Mustopa, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Jatisampurna. Dan, Pengajian Al-Hidayah sebagai organisasi yang dibentuk Golkar dan memiliki hak suara di Musda juga disebut-sebut ikut diintervensi oleh Lurah dan Camat.(*)
