inijabar.com, Kabupaten Cirebon- Ratusan masyarakat dan pemuda Desa Kalianyar yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Kalianyar (AMPK) mendatangi kantor Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan menuntut keterbukaan dan tranparansi program-program desa anggaran APBdes pembangunan tahun 2018 dan tahun 2019.
Mereka juga menuding Kuwu Kalianyar H. Sabada selalu menghindar untuk audensi dan duduk bersama,
Suasana nyaris ricuh karena masyarakat kecewa saat Kuwu Kalianyar H. Sabada tidak ada di tempat padahal acara audensi ini sudah diagendakan jauh-jauh hari.
Mereka mengaku sudah mengirimkan surat undangan ke pihak desa, dan juga ke Kecamatan Panguragan, Polsek Panguragan.
"Tujuan kita ini silaturahmi karena gonjang-gonjing dan berita-berita miring di luaran itu ada penyalahgunaan dana desa untuk mengetahui kejelasan dan tranparansi,"ujar Kordinator AMPK, Tris. Jumat (17/7/2020).
"Dugaan penyalahgunaan anggaran APBdes ini sejak tahun 2018 dan 2019," jelas Tris.
Menurut Tris, selama ini masa Pemerintahan Kuwu Sabada berjalan tidak ada kejelasan dan tranparansi keterbukaan informasi seputar realisasi penggunaan anggaran.
"Padahal itu yang bersifat umum dan bukan rahasia negara, sebagaimana tertuang dalam amanah dari UU KIP no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," ucapnya.
"Alasan dari Pak Kuwu ini belum siap karena nanti malam ada pemilihan ketua BPD hingga membuat kekecewaan kami Aliansi Masyarakat Peduli Kalianyar. Nanti, kita agedakan kembali audensi ini pada hari Rabu (22/7) besok," kata Tris.
Sementara itu, Nana Rusiana salah satu masyarakat mengatakan, ada lima poin yang kita tanyakan yakni tentang APBdes, kekayaan desa, aset desa, isu setrategis dan tentang masalah sertifikat.
"Sebenarnya kita sudah disampaikan poin-poin tersebut di undangan yang kita berikan," jelasnya.
Kita sebagai masyarakat Kalianyar berharap pemerintahan terbuka dan tranparansi mengenai anggaran dan pelaksanaan pemerintahan desa apalagi menyangkut dana desa anggaran-anggaran desa yang sudah bukan suatu yang harus disembunyikan.
"Dan masyarakat harus tahu dan dipampang di depan," ungkapnya. (Fii)
