|
Menu Close Menu

Polemik Raperda Kerjasama Daerah, Daryanto Tegaskan Bukan Bikin Baru Tapi Perubahan

Kamis, 02 Juli 2020 | 13.46 WIB

inijabar.com, Kota Bekasi- Terkait polemik Raperda tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak ke tiga ditanggapi Ketua Fraksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi Daryanto.

Menurut dia, karena ada perubahan payung hukum di atasnya yakni PP nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah yang menggantikan PP nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah  jadi Perda 6 tahun 2012 perlu ada perubahan. 

"Jadi ada payung hukum diatasnya yakni PP nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah dipandang perlu untuk ada perubahan dari Perda nomor 6 tahun 2012,"ucap Daryanto pada media. Kamis(2/7/2020). 

Pria yang juga masuk dalam Pansus 8 tentang Kerjasama Daerah ini  menjelaskan, pihaknya telah berkordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan disarankan untuk disempurnakan (Perda 6 tahun 2012.red). 

"Kita juga sudah konsultasi dengan Kemenkumham Kanwil Jawa Barat dan disarankan agar ada penyempurnaan peraturan tentang kerjasama daerah,"tandasnya. 

Ketika ditanya apakah Perda nomor 6 tahun 2012 diperbaharui atau dibikin baru, dia menjawab dengan tegas. 

"Dirubah atau disempurnakan. Jadi bukan dibikin baru,"tegasnya.

Dia juga meyakinkan bahwa Raperda tersebut hasil dari asistensi akademisi dan juga dikawal oleh kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat.

Namun, ironisnya ada salah satu kesalahan fatal di Raperda tersebut yakni di point Mengingat, yakni disebutkan UU nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan kota Bekasi. Padahal yang benar UU nomor nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Bekasi.(*)
Bagikan:

Komentar