 |
| KDM saat membantu warga |
inijabar.com, Subang- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kritikan sejumlah kalangan terkait tunjangan yang diterima nya selaku gubernur. Dedi menyebut, gaji dan tunjangan dirinta sebagai gubernur sebulan Rp8,100,000,-
"Saya juga mendapatkan fasilitas, seperti fasilitas baju dinas tidak diambil beli sendiri. Fasilitas mohil dinas tidak diambil,"ungkap Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam kanal tiktok nya.
KDM juga menjelaskan terkait Anggaran Perjalanan Dinas sebagai gubernur yang saat gubernur sebelumnya sebesar Rp 1.5 miliar se tahun.
"Saya menurunkan jadi Rp700 juta se tahun. Nah di APBD Perubahan tahun 2025 diturunkan lagi. Hanya Rp 100 juta saat ini baru habis Rp74 juta berarti sisa Oktober, November dan Desember 2025,"bebernya.
Terkait Biaya Operasional dirinya selaku gubernur, kata KDM, menurut aturan biaya operasional diambil sebesar 0,15 persen dari PAD (pendapatan asli daerah).
"Diperkirakan realisasinya (PAD Jabar) Rp28 miliar. Kemudian dibagi dua untuk gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75 persen wakil gubernur 25 persen,"ucapnya.
Setelah dibagi dua, untuk dirinya sebesar Rp21,6 miliar se tahun. KDM anggaran itu lah yang digunakan untuk membantu masyarakat yang kesulitan dan korban musibah bencana, dan juga warga yang membutuhkan bantuan secara cepat.
"Yang diperoleh 21,6 miliar se tahun, dan anggaran itu saya gunakan untuk kepentingan rakyat,"kata KDM.
"Ada orang sakit di rumah sakit saya bayarin. Ada orang sakit yang keluarganya tidak punya biaya operasional selama merawat keluarga nya yang sakit di rumah sakit,"ungkap KDM.
"Ada sekolah-sekolah yang perlu diperbaiki cat nya saya bayarin. Ada orang yang rumah nya roboh saya kasih. Ada jalan-jalan desa yang jelek dibantu. Ada jembatan gantung yang roboh saya benerin. Berbagai kegiatan sosial lainnya dalam setiap waktu dilakukan dan setiap hari antrian orang minta bantua ke lembur pakuan. Semuanya diambil dari anggaran operasional saya sebagai gubernur. Dan semua itu diambil untuk kepentingan masyarakat tidak untuk kepentingan pribadi saya,"tuturnya.
Dedi menegaskan, jika ditanyaa apakah dirinya bersedia biaya operasionalnya dihapus.
"Saya katakan bersedia. Tetapi yang jadi masalah kalau biaya operasional saya dihapus nanti jika ada masyarakat yang mendadak karena situasi harus perlu bantuan dan belum teranggarkan di APBD nanti akan mengalami hambatan karena biaya operasional saya mengalami penurunan. Jadi saya mengandalkan dari baiaya youtube saja dan itu akan merugikan banyak pihak. Nanti banyak orang yang tidak tertolong nyawanya karena tidak ada biaya untuk ke rumah sakit. Nanti ada rumah roboh yang tidak bisa saya bantu benerin. Jika ada bencana alam saya tidak bisa cepat memberi bantuan. Nanti banyak anak yatim yang biaya operasional ke sekolahnya tidak bisa dibantu,"ujar KDM.
"Tapi secara pribadi tidak ada masalah jika tunjangan biaya operasional saya dihapus kalau memang itu sebuah keharusan. Yang rugi bukan saya dan keluarga tapi masyarakat banyak,"pungkasnya.(*)
