![]() |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat menemui orang tua siswa di kantor Disdik Jabar |
inijabar.com, Kota Bandung – Kekacauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 memuncak. Ribuan keluhan dari orang tua siswa akhirnya membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan langsung ke Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Suasana di lingkungan kantor Disdik Jabar sejak pagi berubah menjadi lautan keluhan. Aula dan halaman kantor dipenuhi orang tua siswa yang datang dengan berbagai persoalan yang mereka alami selama proses pendaftaran SPMB berlangsung.
Mulai dari akun yang tak kunjung terverifikasi, data peserta yang mendadak hilang, kesulitan login sistem, hingga kegagalan seleksi jalur Sekolah Maung yang memaksa sebagian siswa kembali ke jalur reguler menjadi deretan masalah yang memicu kemarahan masyarakat.
Dedi Mulyadi yang datang langsung ke lokasi tampak mendengarkan satu per satu keluhan para orang tua. Tak hanya itu, ia juga memanggil petugas teknis yang bertanggung jawab terhadap aplikasi SPMB untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Namun situasi menjadi sorotan ketika sejumlah petugas dinilai tidak mampu menjelaskan secara rinci penyebab utama gangguan sistem yang terjadi.
"Kalau menurut saya sih nggak ribet. Ini kan dari 340 ribu pendaftar ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi," ujar Dedi di hadapan para orang tua siswa.
Dedi Curiga Sistem SPMB Bermasalah Sejak Awal
Menurut Dedi, akar persoalan yang membuat ribuan calon siswa dan orang tua kebingungan bukan berada pada aturan penerimaan murid, melainkan pada sistem aplikasi yang digunakan.
Ia bahkan mempertanyakan proses pembangunan aplikasi yang dinilai tidak mengikuti mekanisme ideal pemerintahan.
"Saya ingin memanggil pihak yang membuat aplikasinya. Ketentuan gubernur itu seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh dinas teknis. Aplikasi harus dibuat atau diintegrasikan oleh Diskominfo," tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung memunculkan pertanyaan besar mengenai tata kelola proyek digitalisasi layanan pendidikan di Jawa Barat.
Pengembang Aplikasi Akan Dipanggil
Tak berhenti sampai di situ, Dedi memastikan akan memanggil pihak pengembang aplikasi SPMB untuk dimintai pertanggungjawaban atas berbagai gangguan yang terjadi selama proses pendaftaran berlangsung.
Menurutnya, berbagai kendala yang muncul sebenarnya dapat dicegah apabila sistem dirancang secara matang, diuji secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan baik sebelum digunakan oleh ratusan ribu pendaftar.
Kekacauan SPMB 2026 sendiri menjadi salah satu isu pendidikan terbesar di Jawa Barat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua mengaku khawatir masa depan pendidikan anak mereka terancam akibat gangguan sistem yang terjadi di saat proses seleksi sedang berlangsung.
Kini publik menunggu langkah tegas Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengungkap penyebab pasti kekacauan SPMB 2026 sekaligus memastikan seluruh hak calon peserta didik tetap terlindungi.(novi)



