inijabar.com, Subang- Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 kembali menuai sorotan. Kali ini, seorang calon peserta didik berprestasi tingkat provinsi dikabarkan gagal lolos ke SMAN 3 setelah diduga mendapat arahan yang keliru saat proses pengunggahan dokumen prestasi.
Kasus ini memicu kekecewaan mendalam dari pihak orang tua siswa yang menilai peluang besar anaknya untuk diterima di sekolah favorit tersebut hilang hanya karena persoalan administratif.
Menurut keterangan orang tua murid, anaknya memiliki dua sertifikat prestasi yang sah dan memenuhi syarat untuk jalur prestasi.
Pertama, sertifikat Juara 1 tingkat Provinsi yang memiliki bobot nilai tinggi dalam sistem seleksi. Kedua, sertifikat Juara 2 tingkat Kabupaten yang bobot nilainya lebih rendah.
Namun saat proses konsultasi dan verifikasi berkas di sekolah asal, yakni SMP Negeri 3, orang tua mengaku diarahkan oleh operator atau panitia sekolah untuk mengunggah sertifikat Juara 2 tingkat Kabupaten.
"Katanya sertifikat itu lebih aman digunakan," ujar Hadi, orang tua siswa, Selasa (9/6/2026).
Padahal berdasarkan sistem pembobotan jalur prestasi dalam SPMB, sertifikat Juara 1 tingkat Provinsi memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dan berpotensi besar meningkatkan peluang lolos ke sekolah tujuan.
Akibat mengikuti arahan tersebut, total akumulasi nilai prestasi yang masuk ke sistem menjadi lebih rendah dibanding peserta lain.
Orang tua siswa menilai kondisi itu membuat anaknya kalah bersaing dalam proses perangkingan otomatis yang diterapkan oleh sistem SPMB.
Menurutnya, apabila sertifikat Juara 1 tingkat Provinsi yang diunggah sejak awal, peluang anaknya untuk diterima di SMAN 3 sangat terbuka.
"Kami merasa sangat dirugikan. Anak sudah berjuang keras meraih prestasi tingkat provinsi, tetapi akhirnya gagal hanya karena kesalahan dalam proses administrasi," katanya.
Tidak hanya itu, orang tua siswa juga mempertanyakan kompetensi petugas yang memberikan arahan dalam proses verifikasi dokumen.
Mereka berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap proses pendampingan pendaftaran SPMB di tingkat sekolah asal agar kejadian serupa tidak terulang.
Dinamika SPMB Jabar Kian Memanas
Kasus ini menambah daftar panjang polemik pelaksanaan SPMB Jawa Barat 2026 yang belakangan ramai dikeluhkan masyarakat.
Sejumlah orang tua sebelumnya juga menyampaikan keberatan terkait perubahan status pendaftaran, kendala sistem aplikasi, hingga proses verifikasi dokumen yang dinilai membingungkan.
Kondisi tersebut bahkan mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menerima berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB.
Pengamat pendidikan menilai transparansi, akurasi verifikasi, serta pendampingan yang memadai kepada calon peserta didik menjadi faktor penting agar proses seleksi berjalan adil dan tidak merugikan siswa berprestasi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak SMP Negeri 3 maupun Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait dugaan salah arahan pengunggahan sertifikat yang disampaikan oleh orang tua siswa tersebut.(*)
